Kepada Yang Terhormat 

Presiden Republik Indonesia,
Wakil Presiden Republik Indonesia, 
Pimpinan dan Anggota MPR RI, 
Pimpinan dan Anggota DPR RI, 
Para Menteri Kabinet Gotong Royong 

di Jakarta 
 
 

PERNYATAAN KEPRIHATINAN 
ATAS TERUS BERLANGSUNGNYA BERBAGAI KEKERASAN YANG DIPERTAJAM DENGAN MENGGUNAKAN AGAMA SEBAGAI ALAT PEMICU KONFLIK !

 1. MENYADARI

 a. Bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara dalam  wadah NKRI yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945  berdasarkan Pancasila  dan UUD 1945  adalah kesepakatan final para pahlawan pendiri NKRI, maka eksistensi  NKRI 17  Agustus 1945 harus tetap dipertahankan; 

 b. Bahwa kehidupan berbangsa dan negara, NKRI, mutlak harus diwarnai  oleh 

 1). suasana religius yang tercermin dalam kerukunan antar umat  beragama dan kebebasan memeluk agama yang diyakininya, 

 2). kesederajatan dan kebersamaan yang tercemin dalam kehidupan  gotong royong dalam bentuk saling mengasihi dan menyayangi serta saling membantu antar warga  bangsa tanpa tanpa memandang asal-usul, agama, suku,  jenis kelamin,  maupun tingkat pendidikan, 

 3). suasana persatuan bangsa dalam kesatuan wilayah, 

 4). suasana demokratik, 

 5). suasana demokratik dengan semangat kebangsaan 

 6). suasana yang berkeadilan sosial. 

 2. MENGINGAT

 a. Bahwa tindak kekerasan dan kesewenang-wenang, yang mengakibatkan jatuhnya korban dan timbulnya kerugian moril mapun materiil yang  terjadi di Poso, Maluku, dan berbagai tempat di Indonesia, merupakan tindakan  yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama, kemanusiaan yang  adil dan beradab, persatuan bangsa, demokrasi yang berkeadilan sosial, yang  merupakan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia; 

 b. Bahwa tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan tersebut  melemahkan sendi-sendi pokok kehidupan berbangsa dan bernegara serta mendistorsi penyelenggaraan negara dan pemerintahan; 

 c. Bahwa hak bagi semua waga bangsa untuk mendapatkan perlindungan  secara berkeadilan sebagaimana diamanatkan oleh Rakyat, sebagai satu-satu  pemilik yang sah NKRI, kepada Pemerintah; 

 d. Bahwa aparat keamanan kurang atau tidak mampu secara adil melindungi semua warga bangsa yang diancam dan menjadi korban tindakan kekerasan  dan sewenang-wenangan di berbagai tempat di Indonesia. 

 3. MEMPERTIMBANGKAN

 a. Bahwa keutuhan NKRI merupakan hal yang harus dipertahankan; 

 b. Bahwa kebebasan beragama dan kerukunan antar umat beragama harus dipertahankan; 

 c. Bahwa keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus ditegakkan; 

 d. Bahwa kekerasan dan tindakan kewenang-wenangn sudah makin merebak di seluruh wilayah negara. 

  DENGAN INI, KAMI YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI, BERSIKAP:

  1. Mengutuk tindakan kekerasan dan sewenang-wenangan yang mengakibatkan jatuhnya korban dan menimbulkan kerugian moril maupun materiil. 

 2. Mendesak Pemerintah untuk segera mengakhiri atau menghentikan tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan serta menindak  tegas warga masyarakat maupun aparat kemanan, pertahanan, maupun aparat  pemerintah, yang menjadi otak dan pelaku tindakan tersebut tanpa pandang bulu  sesuai dengan prinsip keadilan, demi terjaminnya ketenangan dan keselamatan lahir-batin seluruh warga bangsa Indonesia. 

 3. Mendesak Pemerintah untuk menyantuni korban-korban tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan yang telah mengalami  berbagai penderitaan yang berat. 

 4. Mendesak Pemerintah untuk secara konsekuen dan berkeadilan mewujudkan hak semua warga bangsa yaitu perlindungan dari tindakan- tindakan kekerasan dan kesewenang- wenangan. 

 5. Mendesak Pemerintah untuk melakukan segala upaya guna mencegah terulangnya kembali tindakan-tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang  dengan dalih apapun juga, demi mencegah terjadinya disintegrasi sosial, bangsa dan  negara. 

 6. Menuntut diwujudkannya keteladanan pimpinan negara dan pemerintahan di semua tingkatan sebagai cerminan pengabdian dan  kesetiaan kepada bangsa dan negara, serta lebih mementingkan kepentingan Rakyat  dari pada kepentingan pribadi, kelompok, dan partai politiknya. 

 Tanggal 15 Desember 2001 

 Kami yang menandatangani,