Dioperkan dari tangan Bustanil Arifin ke tangan tokoh Acheh lain, yakni bekas Gubernur Ibrahim Hasan, lalu selanjutnya ke tangan ekonom asal Sulawesi Selatan, Beddu Amang, trio Bulog-Bogasari-Berdikari semakin mantap peranannya sebagai sapi perahan keluarga Suharto. Puncaknya adalah kasus ruilslag   tanah-tanah dan gudang-gudang Dolog menjadi inventaris perusahaan kulakan PT Goro Batara Sakti, yang melahirkan perintah cekal terhadap Tommy Suharto, Beddu Amang, dan Ricardo Gelael (Warta Ekonomi , 1 Desember 1998, hal. 55).

Sementara itu, sebagaimana halnya Ibrahim Risyad berhasil membangun kerajaan bisnis keluarganya, Bustanil Arifin juga berhasil melakukan hal yang serupa. Kelompok ini, yang kini dikenal dengan nama Danitama Group, dengan holding company  PT Danitama Nugra Utama, juga "bercabang" ke mana-mana, dengan melibatkan sebagian pejabat Bulog maupun eksekutif Bogasari. Misalnya, seorang kapitalis-birokrat Acheh, Abdul Rachman Ramly, menjadi ketua Dewan Komisaris PT Bormindo Nusantara, anak perusahaan Danitama yang bergerak di bidang pengeboran minyak (Jakarta Post , 18 Februari 1994). Selain itu, Piet Yap, seorang direktur PT Bogasari, ikut memegang saham HPH PT Wapoga Mutiara Timber di Pulau Biak, Papua Barat (26).

A.R. Ramly, juga sangat dipercaya oleh keluarga besar Suharto. Tampaknya ia mulai ditarik ke kelompok Danitama, ketika ia menjabat sebagai direktur Pertamina. Setelah digantikan oleh Faisal Abda'oe, Ramly langsung diorbitkan ke PT Astra International, holding company konglomerat kedua terbesar di Indonesia, ketika keluarga Suharto berusaha memanfaatkan krisis Bank Summa untuk menancapkan kuku dan cakar mereka di sana. Namun posisi Ramly sebagai Direktur Utama PT Astra International, menggantikan Prof. Sumitro Djojohadikusumo, juga tidak berlangsung lama. Sebab ketika Tommy Suharto perlu membuktikan pada World Trade Organisation (WTO) di Jenewa, bahwa ia punya pabrik perakitan mobil untuk merakit mobil Timornya, Bob Hasan pun diorbitkan ke puncak pimpinan kelompok Astra.

Trio pengusaha top Acheh ini, tidak berdiri sendiri. Di sekeliling mereka masih ada sejumlah pengusaha keturunan Cina kepercayaan Suharto, seperti Bob Hasan, serta kapitalis-birokrat mantan jenderal, seperti Ibnu Sutowo. Bersama anak-anak Suharto, khususnya Tommy dan Sigit, mereka memegang saham sejumlah perusahaan pengolahan hasil hutan, misalnya HPH PT Alas Helau dan PT Kertas Kraft Aceh, atau menjadi menjadi kontraktor dan sub-kontraktor pengeboran minyak, industri petrokimia, dan industri berat lain di Acheh.

Konglomerat dan "tuan tanah swasta" maupun "tuan laut swasta" terbesar di Acheh, tentu saja masih didominasi langsung oleh keluarga Suharto. Kelompok Humpuss milik Tommy Suharto dan abangnya, Sigit Harjojudanto, menguasai tanah seluas satu juta meter persegi yang masih berstatus tanah Pertamina yang diperoleh melalui perjanjian sewa pakai. Di situlah berdiri pabrik PT Humpuss Aromatic. Tanah di Desa Blang Naleung Mameh Batuphat Timur dan Batuphat Barat, Kecamatan Muara Dua, Kabupaten Acheh Utara itu dikuasakan kepada PT Humpuss Aromatic berdasarkan HGB (hak guna bangunan) No. 2 Tanggal 29 Januari 1994. Surat perjanjian sewa pakai yang dikeluarkan Pertamina kepada PT Humpuss Aromatic itu, dikuatkan dengan SK Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) Acheh Utara tentang pemberian izin lokasi.

Pabrik raksasa ini sudah direncanakan sejak akhir dekade 1980-an, sebagai usaha patungan senilai 1,27 milyar dollar AS antara maskapai Jerman, Thyssen Rheinstall dengan Humpuss. Menurut rencana semula, pabrik itu akan mulai beroperasi tahun 1992, dengan memproduksi 405 ribu ton benzena setahun, 50 ribu ton toluena dan 217 ribu ton paraxylena. Semuanya merupakan bahan baku industri serat sintetis, karet sintetis, dan plastik.

Rencana itu kemudian molor lima tahun hingga pertengahan 1997, ketika PT Humpuss Aromatic mulai memproduksi paraxylena, setelah menghabiskan investasi sebesar 850 juta dollar AS. Bergandengan dengan PT Humpuss Aromatic itu kelompok induknya, Humpuss, juga sedang membangun pabrik PTA (purified terephtaltic acid ), alias bahan baku serat polyester, yang telah mendapat izin prinsip BKPM pada tanggal 24 Oktober 1990, yang bakal akan menelan investasi sebesar 200 juta dollar AS. Pabrik PTA ini akan merupakan usaha patungan antara Humpuss (10%), Pertamina (20%), serta dua perusahaan Jepang -- Mitsui & Co. Ltd. (20%) dan Mitsui Petrochemical Industries Ltd (50%).

Mengingat selain Humpuss, kelompok Salim, Bimantara, dan Bakrie juga sedang membangun industri dasar serupa, proyek petrokimia Tommy Suharto itu mendapat berbagai kemudahan dari pemerintah, yakni proteksi terhadap impor PTA, kemudahan sewa tanah Pertamina seluas 1 juta m2 itu, kemudahan sewa peralatan kilang LNG Arun, kemudahan sewa jasa operator kilang tersebut, serta kedekatannya dengan pelabuhan Lhokseumawe (Far Eastern Economic Review , 30 Maret 1989: 52-53; Warta Ekonomi , 5 Nov. 1990; Swasembada , Mei 1991: 36-37;Kontan , 10 Maret 1997; Prospek , 6 Juli 1998: 22; Serambi , 31 Nov. 1998).

Sementara Tommy memetik rezeki gas alam Arun di darat, Bambang Trihatmodjo menikmati rezeki gas alam Arun di laut. Satu perusahaan angkutan minyak dan gas alam cair raksasa yang berbasis di Singapura yang dikuasai oleh Bambang Trihatmodjo dan kawan-kawannya dari Bimantara, Osprey Maritime Ltd., telah mendapat kontrak pengapalan LNG Arun ke Korea Selatan selama 20 tahun (1986-2006).

Berkat kontrak jangka panjang dengan Pertamina dan Mobil Oil itu, Osprey Maritime berhasil mendapatkan pinjaman bank untuk membeli seluruh armada tanker minyak mentah dan LNG dari perusahaan Norwegia, Gotaas-Larsen, senilai 750 juta dollar. Selanjutnya, sesuai dengan semboyan "duit beranak duit", perusahaan migas pemerintah Qatas di Uni Emirat Arab serta Mobil Oil yang juga menambang gas alam di Qatas mengontrak Osprey Maritime untuk juga mengangkut LNG dari Qatar ke para konsumennya (27).

Kontrak yang baru saja ditandatangani bulan November 1997 dan berpotensi memasok 25% perdagangan LNG dunia, merupakan kontrak kedua bagi Osprey Maritime di Timur Tengah. Dua tahun lalu, perusahaan Singapura milik Bambang Trihatmodjo itu juga telah dicarter oleh Saudi Basic Industrial Corporation (SIBC) untuk mengangkut minyak dan produk-produk minyak dari Arab Saudi ke para konsumennya (Economic & Business Review  Indonesia , 5 Juni 1996). Barangkali inilah buah kerjasama Bambang Trihatmodjo dengan raja-raja duit di Arab Saudi, setelah kelompok Bimantaranya berpatungan dengan kelompok bank Saudi, Al-Baraka, dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, sejak tahun 1991 (Far Eastern Economic Review , 27 Juni 1991).

Kesuksesan Osprey Maritime Ltd. untuk begitu cepat mengembangkan usahanya di bidang transportasi LNG, tidak hanya di kawasan Asia Timur, melainkan juga di Timur Tengah, tentunya tidak terlepas dari "orang-orang kunci" di perusahaan itu, yang punya koneksi ke sektor perminyakan dunia. Chief Operating Officer    untuk armada Osprey Maritime Ltd, adalah Kapten Roy T. Watson, yang berpengalaman 23 tahun dalam pengangkutan migas dengan tanker-tanker Mobil Oil (Annual Report 1997 Osprey Maritime, hal. 10).

Kemudian, seorang Direktur Non-Eksekutif Osprey Maritime Ltd. Adalah Tengku Nathan Machmud, yang selama 12 tahun hingga pensiunnya menjabat sebagai President dan Resident Manager perusahaan minyak ARCO Indonesia (1983-1995). Setahun sebelum pensiun, tepatnya bulan Agustus 1994, ia telah diangkat oleh Bambang Trihatmodjo untuk menjadi Komisaris pabrik PTA kelompok Bimantara, PT Tri Polyta Indonesia, jabatan yang tetap dipegangnya setelah Bambang menarik dia ke direksi Osprey Maritime.

Barangkali itulah 'balas jasa' Bambang terhadap T.N. Machmud, untuk pemberian saham kosong sebesar 10% kepada dua anak perusahaan Bimantara -- PT Bimantara Duta Samudra & PT Citraduta Samudra -- dalam PT Atlantic Richfield Bali North Inc., anak perusahaan Arco yang membangun dan mengelola pipa gas alam sepanjang 320 Km dari sumur lepas pantai Pagerungan di sebelah utara Pulau Bali, ke Gresik. Akhir tahun lalu, Bimantara secara resmi digusur dari proyek itu oleh Menteri Pengawasan Pembangunan & Reformasi Administratif, Ir. Hartarto Sastrosunarto (Kedaulatan Rakyat , 5 Des. 1994; Warta Ekonomi , 5 Juni 1995: 27, 11 Agustus 1997: 33; Prospek , 6 Juli 1998: 22;AFP , 3 & 7 Nov. 1998, 10 Des. 1998; Annual Report 1997 Osprey Maritime, hal. 11).

Itu tidak berarti, bahwa Bambang Trihatmodjo sudah angkat kaki sepenuhnya dari produksi migas lepas pantai di Indonesia. Kembali lagi Mobil Oil menjadi 'juruselamat' ambisi putera kedua Suharto di bidang perminyakan. Sebab pada tanggal 8 Mei 1996, satu anak perusahaan Bimantara yang bernama Treasury Bay Enterprise Ltd., bekerjasama dengan anak perusahaan Mobil, Mobil Peudada, dan satu maskapai lain, Opic Peudada Corporation mendapatkan kontrak karya pengeboran minyak di lepas pantai Peudada, Acheh (Prospek , 6 Juli 1998" 23).

Dari laut dan minyak, marilah kita jenguk sebentar hutan di daratan negeri Acheh. Di sini Sigit Harjojudanto yang lebih berjaya, ketimbang kedua adiknya, Bambang Trihatmodjo dan Tommy Suharto. Kelompok Nusamba yang dikelola oleh Bob Hasan, di mana Sigit memiliki saham sebesar 10%, memiliki 70% saham perusahaan penebangan hutan PT Alas Helau. Sisanya, dikuasai oleh keluarga Ibnu Sutowo lewat kelompok Nugra Santana.
Perusahaan ini memiliki konsesi hutan seluas 330 ribu hektar di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, dan masih mendapat pencadangan wilayah HTI (hutan tanaman industri) seluas 175 ribu hektar. Ini hanya sedikit lebih luas ketimbang pencadangan wilayah HTI seluas 166,5 ribu hektar untuk PT Takengon Pulp & Paper milik Ibrahim Risyad & Gunadharma Hartarto.

PT Alas Helau, pada gilirannya menguasai 25% saham pabrik PT Kertas Kraft Aceh, sedangkan mayoritas sahamnya (75%) dikuasai oleh pemerintah Indonesia. Pabriknya terletak di Desa Jamuan, sekitar 20 Km dari kota Lhokseumawe, memanfaatkan kayu pinus dari hutan konsesi PT KKA seluas 133 ribu hektar di Desa Lampahan, Kabupaten Aceh Tengah juga. Pembangunan jalan PT KKA di pinggiran Danau Laut Tawar merusak alat-alat penangkapan ikan secara tradisional -- didisen   dan panyangkulen  , dalam bahasa setempat -- senilai hampir Rp 5 juta, yang hanya dibayar kurang dari Rp 1 juta, tahun 1990.

PT Alas Helau, juga menguasai 60% saham perusahaan PT Tusam Hutani Lestari, sedangkan sisa sahamnya dikuasai oleh PT Inhutani IV, sebuah perusahaan negara. Perusahaan mendapat konsesi HTI pulp  seluas 96 ribu hektar. Mungkin karena perusahaan ini dikuasai oleh kelompok Nusamba, maka dana pensiunnya juga diserahkan untuk dikelola oleh perusahaan asuransi yang dikuasai oleh kelompok Nusamba, yakni PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri. Lumayan juga, mengingat jumlah dana pensiun 300 karyawan PT Tusam Hutani Lestari berjumlah sekitar Rp 70 juta setahun. Ini hanya satu contoh lagi bagaimana dana keluarga Suharto diputar kembali ke kantong keluarga Suharto, dengan pembagian rezeki pada Pertamina, yang juga memegang saham kelompok Tugu Pratama, induk perusahaan asuransi itu (Fakta , 1 Agustus 1991: 22, 62; Editor , 23 Des. 1989; Swasembada , 30 Jan.-19 Febr. 1997: 24; Warta Ekonomi , 11 Agustus 1997: 9; PDBI, 1994, op. cit ., hal. A - 1, B-3 - B-4, B - 110, B - 156, B - 204, B - 315).

Begitulah sekilas, petabumi politik-ekonomi "mafia Acheh-Suharto".
Petabumi ini perlu diketahui, supaya kita tidak terkejut, kalau Malaysia akan mengambil langkah-langkah yang represif lagi terhadap para migran dan pengungsi Acheh yang hijrah ke sana. Atau kalau Muangthai, yang juga cukup pusing menghadapi perjuangan kemerdekaan bangsa Melayu Pattani di selatan, juga bersikap kurang bersahabat terhadap aspirasi bangsa Acheh.

Petabumi politik-ekonomi ini juga perlu diketahui, menghadapi money politics    yang mungkin akan digalakkan oleh "mafia Acheh" ini di dalam negeri, untuk meredam gerakan pro-referendum yang telah dicetuskan oleh kongres pelajar, mahasiswa, santri, dan pemuda-pemudi Acheh di Banda Acheh, 31 Januari s/d 4 Februari yang lalu.
***

BELAKANGAN ini masih ada yang bertanya-tanya, kenapa saya tertarik dan peduli terhadap pejuang HAM Acheh? Anda punya hak untuk mencurigai saya sebagai seorang Nasrani yang berideologi sosialis demokrat. Namun bagi saya sendiri, saya berutang budi pada kawan-kawan Acheh yang belum saya kenal tapi ikut mendukung perjuangan Timor Lorosae lewat IPJET (International Platform of Jurists for East Timor), organisasi di mana saya berada. Khususnya Tgk. Hasan di Tiro.

Saya mendukung referendum dan perjuangan kemerdekaan bangsa Acheh yang betul-betul mencerminkan cita-cita negara yang adil dan makmur sebagaimana dieksperimenkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Piagam Madinah, walaupun saya bukan Muslim.

Sekali lagi saya tegaskan bahwa persoalannya bagi saya bukan agama orang yang dijajah, melainkan prinsip bahwa penjajahan itu dilakukan atas nama saya sebagai bangsa Indonesia dan dengan uang pajak yang saya bayar pada pemerintah Jakarta yang sebagian dipakai untuk membiayai alat-alat represi negara -- tentara, polisi, juga jaksa dan pengadilan yang lebih sering berfihak kepada penguasa ketimbang pada rakyat jelata.

Saya mendukung perjuangan rakyat Acheh menghadapi serdadu Orde Baru, karena saya merasa, banyak yang dapat dipelajari oleh para pegiat HAM di Acheh, dari tingkah laku dan strategi militer di tempat-tempat lain, khususnya di Timor Lorosae. Dan banyak lagi yang masih belum diungkapkan, tentang dampak negatif operasi-operasi militer di Acheh. Misalnya, saya pernah membaca bahwa skuadron pesawat tempur taktis OV 10F Bronco, yang telah menyebar maut di Timor Lorosae dengan bom konvensional dan bom kimianya, juga pernah beroperasi di Acheh. Namanya "Operasi Rencong 1991", dari situ kita tahu kapan kejadiannya (Angkasa , Jan. 1993: 42; Sept. 1997: 43).

Sumber informasi ini cukup kompeten, sebab Angkasa   diterbitkan oleh Dinas Penerangan TNI/AU, bekerjasama dengan Kelompok Kompas Gramedia. Informasi ini juga sangat penting, mengingat "kuda liar berbau mesiu" ini, begitu majalah Angkasa   menjulukinya, akan lebih mudah lagi beroperasi di Acheh, bersama-sama pesawat-pesawat "penumpas pemberontakan" (counter-insurgency ) lain milik TNI/AU dan Korps Penerbad (Penerbangan TNI/AD), apabila Pangkalan Udara Sultan Iskandar Muda, yang sudah diresmikan tanggal 25 Mei 1996, semakin difungsikan.

Khusus tentang pesawat OV 10F Bronco ini, angkatan udara Indonesia sangat menyukainya, mengingat jenis pesawat ini sudah tergembleng dalam Perang Vietnam, maupun ekspedisi-ekspedisi sebelumnya ke Timor Lorosae, Papua Barat dan Acheh, dan karena kemudahan mendapatkan mesinnya, yang identik dengan mesin pesawat CASA 212 Aviocar   rakitan IPTN. "Mudah kok suku cadangnya. Teknisi saya kalau mencari suku cadang Bronco bisa pergi ke IPTN," begitu menurut seorang marsekal muda TNI/AU yang pernah berurusan dengan skuadron ini (Angkasa , Sept. 1997: 44).

Seperti halnya di Timor Lorosae, ribuan rakyat desa yang bukan gerilyawan GAM bisa kembali menjadi korban, apabila gabungan kekuatan udara militer Orde Baru begitu bersemangat ingin "memisahkan ikan dari air", sesuai dengan teori perang gerilya yang pernah mereka terapkan sendiri.

Walhasil, alternatif apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan benang kusut di Acheh ini di mana tidak ada keinginan pemerintah untuk menuntaskannya?

Agar isu Aceh ini betul-betul bisa terangkat ke permukaan, dan tidak hanya menjadi "bola politik" untuk ditendang kanan-kiri oleh para politisi Orde Baru, marilah kita bagi informasi ini dengan kawan-kawan ornop lainnya, di dalam maupun di luar negeri. Jakarta juga tidak akan merestui referendum di Acheh, apalagi merestui hak bangsa Acheh yang sampai Belanda angkat kaki dari Acheh tahun 1942 belum pernah mengaku takluk pada Belanda. Jadi secara historis wilayah Kesultanan Acheh tidak termasuk wilayah jajahan Hindia Belanda yang diserahkan kedaulatannya pada RI di Den Haag, tanggal 27 Desember 1949. Jadi dari aspek sejarah, posisi Acheh sama seperti Timor Lorosae. Rakyat Acheh punya hak untuk menentukan nasibnya sendiri.

Acheh adalah Acheh, karena itu pertahankanlah hak-hak asasi kolektif Anda sekuat-kuatnya dengan cara damai melalui diplomasi PBB maupun lewat diplomasi NGO (ornop) atau setidak-tidaknya melalui ide negara federasi sebagaimana dilontarkan oleh Prof. Syamsuddin Mahmud, Gubernur Acheh saat ini. Saya tidak tahu apakah rakyat Acheh akan menerima otonomi daerah seluas-luasnya. Sejarah juga membuktikan bagaimana Pemerintah Pusat telah gemilang menipu rakyat Acheh melalui Ikrar Lamteh dan gelar "Daerah Istimewa Acheh". Hanya keledai yang terantuk dua kali pada batu yang sama. Dengan kata lain, mengulangi kesalahan yang sama adalah kebodohan.

Jadi kesimpulan saya sekali lagi -- jangan gantungkan masa depan rakyat Acheh pada segelintir politisi avonturir di Jakarta.  Rebutlah masa depan Anda dalam tangan Anda sendiri, sebagaimana yang telah dilakukan bangsa Maubere di Timor Lorosae, walaupun mereka telah kehilangan sepertiga penduduk mereka setelah 23 tahun pendudukan Indonesia.

Apa yang bisa saya berikan kepada rakyat Acheh? Saya berusaha mulai menarik perhatian dunia pada tragedi bangsa Acheh, sejak pertengahan 1995, ketika Nigeria dipecat dari keanggotaan Commonwealth Inggris, karena pembantaian para pemimpin bangsa Ogoni, yang memprotes pencemaran lingkungan hidup mereka oleh maskapai minyak multinasional, Shell. Atas dasar yang serupa, yakni penindasan hak-hak asasi bangsa Acheh demi mulusnya operasi maskapai minyak Mobil Oil, bangsa Acheh juga patut mendapat perhatian yang sama. Begitu argumentasi saya dalam tulisan itu.

Sudah tiga tahun berturut-turut, saya menempatkan Acheh dalam prioritas utama matakuliah saya, Sosiologi Gerakan-gerakan Kemerdekaan Pasca-kolonial di Departemen Sosiologi & Antropologi di Universitas Newcastle tempat saya mengajar. Tahun lalu, satu-satunya dosen tamu yang saya undang dalam matakuliah ini adalah Saudara M. Dahlan, aktivis Acheh Merdeka yang saya kenal di Sydney, dari siapa saya sudah berkuliah banyak tentang sejarah Acheh yang berbeda dengan yang pernah saya dapat di sekolah, sambil menonton video rekamanan pidato-pidato M. Hasan di Tiro dari Swedia dan Negeri Belanda.

Tahun lalu, saya berusaha mengangkat isyu Acheh di Swiss, negeri netral di Pegunungan Alpen, Eropa, di mana Palang & Sabit Merah Sedunia serta Komisi HAM PBB bermarkas besar di Jenewa. Ironisnya, ketika di bulan April 1998, sejumlah pengungsi Acheh meminta suaka di Kedubes Swiss di Kuala Lumpur, para diplomat Swiss justru menolak, dan para pengungsi yang malang itu, bersama mereka yang juga ditolak di Kedubes Perancis dan Brunei-Darussalam, dipulangkan oleh pemerintah Malaysia ke Acheh, di mana nasib mereka tak dapat dipertanggungjawabkan. Makanya, dengan "membonceng" isyu kemungkinan penyembunyian harta jarahan keluarga dan para kroni Suharto di Swiss, saya menulis laporan tentang hubungan-hubungan bisnis oligarki Suharto dan Habibie dengan maskapai-maskapai Swiss, sambil sekaligus mengingatkan ornop-ornop Swiss terhadap kemunafikan para diplomat mereka itu (28).

Sejak saat itu, ornop-ornop di Swiss, bersama para aktivis mahasiswa Indonesia di sana, mulai semakin aktif berkampanye demi hak-hak asasi manusia Acheh.

Tahun ini, dengan memanfaatkan tesis Ph.D. yang gemilang dari ahli ilmu politik Filipina, Jacqueline Siapno, saya punya bahan untuk mengajarkan kepada mahasiswa saya, penderitaan maupun perlawanan perempuan Acheh dalam menghadapi represi serdadu Orde Baru di sana. Saya betul-betul terkejut membaca salah satu kesimpulan tesisnya, bahwa perempuan Acheh menikmati lebih banyak kesetaraan hak dengan kaum priyanya, di zaman kesultanan Aceh, ketimbang sesudah Acheh "berintegrasi" dengan Indonesia.

Bulan Januari lalu, dalam konferensi tentang Perempuan Timor Lorosae dan Hukum Internasional di Lisboa, saya ikut mempublikasikan kasus pelanggaran HAM terutama kepada wanita Acheh yang sangat saya kagumi sebagaimana keberanian pahlawan Tjut Nyak Dhien. Percaya dan yakinlah, kampung janda tidak hanya ada bertebaran di Acheh tetapi juga di Timor Lorosae (28) dan Papua Barat.

Sebelum terbang ke Lisboa, saya sudah diwawancarai koran tabloid Oposisi di Surabaya, soal Acheh. Dan hari Sabtu lalu, tanggal 27 Februari, dalam siaran ruang Datline   di stasiun televisi SBS (Special Broadcasting
System) di Sydney, saya juga ikut diwawancarai, sebagai pelengkap liputan langsung wartawan SBS ke Acheh, menjelang pembantaian di Idi Cut.

Hanya itu dukungan yang dapat saya berikan buat perjuangan kawan-kawan menentang kezaliman serdadu-serdadu yang kita hidupi dari uang pajak kita serta upeti bumi alam Acheh kepada Jakarta.

Akhirulkalam, saya mendukung baik usaha penerbitan buku yang bersamaan dengan peringatan 10 tahun (Mei 1989 - Mei 1999) penerapan DOM di Acheh jilid I (sekali lagi, saya tidak tahu apakah akan ada DOM jilid II dan
seterusnya). Paling tidak kita bisa belajar dari sejarah bahwa menyelesaikan perbedaan pendapat bukan dengan kotak peluru, namun dengan kotak suara. Kita tidak ingin terperosok pada lubang yang sama karena tidak mau belajar dari sejarah. Sejarah yang ditulis dengan jujur, berimbang adalah maha guru yang bijak kita perhatikan. Konon lagi sejarah Acheh - juga sejarah di daerah lain termasuk tokohnya kerap kali dimanupulasi selama Orde Baru. Sejarah itu seringkali memang ditulis oleh para pemenang, bukan oleh para korban. History is written by the victors, not by the victims .

Harapan saya, pendokumentasian tragedi Acheh ini bukan untuk menyuburbenihkan dendam sejarah atau kebenciaan generasi muda Acheh kepada militer dan pemerintah pusat. Tidak. Itu semua tergantung dari aspek mana Anda menilai dan berpijak. Berpikir secara hati nurani dan berempatilah jika Anda berada dalam posisi korban DOM atau sebagai eksekutor DOM. Apalagi tragedi ini beredar dalam buku elektronik di home page Acehnet: http://aceh.org/tragedi/index.html., akan lebih banyak lagi pengamat HAM Acheh untuk menelaah artikel, analisa dari berbagai aspek sosial, budaya, ideologi penulis yang dikutip dari dunia internet.