Prof. W.F. Wertheim:
MASALAH DEMOKRASI, SOSIALISME DAN DUNIA KETIGA (2)
-------------------------------------
WFW.:  Menurut saya hari depan Sosialisme tetap sangat terang. Tapi harus
belajar dari pengalaman-pengalaman dunia Sosialis, yang sebagian
daripadanya sekarang telah menjadi pelajaran yang negatif. Pertama-tama
perlu saya katakan, bahwa  sistem yang dahulu dipakai di Uni Soviet dan di
negeri-negeri lain di kawasan Eropa Timur yang dulu di bawah  pimpinan Uni
Soviet, serta juga sebagian pengalaman negatif dari Tiongkok, sejak
runtuhnya negara-negara Sosialis sekarang dipakai oleh dunia Kapitalis
untuk meyakinkan seluruh dunia bahwa Sosialisme telah mengalami kegagalan
di mana-mana. Untuk itu digunakan segala akal dan daya-upaya. Misalnya
dikatakan, bahwa di Uni Soviet segala-galanya sudah runtuh, karena
Sosialisme sama sekali jelek. Demikian pula halnya, kata-kata jelek yang
serupa, juga berlaku terhadap sistem Mao.

        Karena itu semua teori dan pernyataan, seperti tentang angka mati
kelaparan yang 20-30 juta dari jaman 'Maju Melompat Besar' tersebut di
atas, semata-mata didorong oleh propaganda untuk membusukkan sistem
Sosialisme. Padahal sebenarnya pernah ada dua negeri di dunia yang telah
berhasil menjadi kuat, yaitu Tiongkok dan Uni Soviet. Tapi untuk
memenangkan ide Kapitalis, maka sekarang harus dikatakan bahwa semuanya itu
bukan sukses melainkan kegagalan total. Tapi Vietnam masih lebih jelas.
Karena di sana, pada waktu Ho Chi Minh, gerakan Sosialis begitu kuatnya,
sehingga pada tahun 1975 bahkan berhasil mengalahkan kekuatan militer
Amerika Serikat. Tetapi karena sabotase dan boikot Dunia Barat, khususnya
Amerika Serikat, timbullah sekarang di sana pemerintahan yang sama sekali
mau menuruti sistem privatisasi dan globalisasi, dengan menerima semua
anjuran dari IMF untuk tidak mengembangkan diri sendiri. Di Kuba Castro
masih bertahan. Tapi propaganda terus-menerus dilancarkan, bahwa juga di
Kuba segala-galanya sudah gagal. Kegagalan itu, sampai taraf
tertentu,memang telah terjadi sebagai akibat boikot total Amerika Serikat,
yaitu agar Amerika Selatan, Eropa, dan bahkan seluruh dunia tidak lagi
mengadakan hubungan dagang lagi dengan Kuba. Di  Kuba sampai sekarang
bahkan masih ada pelabuhan yang dikuasai  tentara Amerika Serikat.

        Semua propaganda, juga dulu terhadap Nikaragua, selalu dipakai
untuk membuktikan bahwa Sosialisme tidak bisa berkembang. Yang bagi saya
paling mengecewakan, yaitu bahwa banyak orang yang sekarang menjadi
kehilangan harapan sama sekali pada Sosialisme. Inilah hasil dari sistem
pemerintah Amerika Serikat yang sangat kuat, supaya tidak ada seorang pun
di dunia yang masih hendak mengucapkan 'Hidup Sosialisme'. Buku saya
tersebut justru mencoba membuktikan, bahwa Sosialisme mempunyai banyak
kemungkinan untuk berkembang. Justru di Dunia Barat sekarang terlihat
banyak hal yang sangat berbahaya. Seperti yang terjadi di mana-mana, di
dunia Kapitalis, yang dikatakan sama sekali bebas itu.  Spekulasi di pasar
uang membawa malapetaka di mana-mana. Masalah finansial yang sekarang
terjadi di Thailand, Indonesia, dan Malaysia itu pun membuktikan tentang
bagaimana sangat berhayanya sistem Kapitalisme. Saya sudah membaca banyak
karangan para pakar, dan juga jurnalis di suratkabar-suratkabar, yang
mengakui ketidakpercayaan mereka lagi terhadap Kapitalisme bagi Dunia
Barat. Third World Whence and Whither  khususnya untuk membuktikan, bahwa
bagi Dunia Ketiga  Kapitalisme masih jauh lebih berbahaya. Jadi Dunia
Ketiga harus mencari suatu sistem Sosialis yang lebih sesuai.

        Walaupun sistem Soviet dan juga sistem Mao runtuh, justru sekarang
bisa dikatakan bahwa ekonomi di Tiongkok pernah berkembang sangat baik,
barangkali sampai tahun 1975. Tentu saja ada kelemahan-kelemahan. Sesuatu
hal yang sebenarnya sangat berbahaya, yaitu kalau ada pemerintahan, di
negeri mana pun juga, yang sama sekali tidak mau menerima keterbukaan.
Kalau di sana tidak boleh ada kritik sama sekali terhadap sistem. Inilah
yang paling berbahaya, dan bukan  Sosialisme. Karena dalam Sosialisme
justru terdapat banyak hal yang sangat penting. Tetapi kalau di sesuatu
negara, di sana berlaku sistem diktaturial, maka pembangunan Sosialis pasti
tidak akan berhasil. Menurut saya inilah kelemahannya. Bukan Sosialisme,
tapi pelaksanaannya yang diktaturial itulah yang salah.

HS.: Bagaimana tentang krisis valuta yang sekarang terjadi? Mengapa justru
di Indonesia, dan juga Asia Tenggara pada umumnya?

WFW.:  Itu bisa terjadi di mana-mana. Tapi barangkali kebetulan  di kawasan
itu, karena di sana ekonomi masih lemah, sehingga semua sistem ekonomi
gampang diruntuhkan. Misalnya mengapa terjadi di Indonesia? Karena Suharto
telah mengijinkan dinaikkannya hutang pemerintah sampai entah berapa ratus
milyar dolar, saya tidak tahu. Ini tentu sangat berbahaya. Juga ide ICMI
Habibie untuk mengembangkan industri sampai sama tingginya dengan industri
dunia, tentu sama sekali tidak mungkin dengan basis yang demikian sempit
itu. Tentu saja juga karena adanya korupsi yang merajalela di negara-negara
Asia Tenggara pada umumnya.

        Bagaimana keadaan di Thailand dan Malaysia saya tidak tahu secara
detail. Tapi tentang Indonesia, juga terjadinya kebakaran hutan di
Kalimantan dan Sumatera baru-baru ini merupakan tanda bahwa wewenang
pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan kapitalis terlalu lemah. Tapi
dalam hubungan ini, barangkali baik juga untuk mencari tahu, bagaimana
caranya agar sistem diktaturial dapat dihindari.

HS.: Jaman Sukarno sering dikatakan orang sebagai 'jaman diktaturial'. Tapi
jaman Suharto sekarang ini apakah tidak jauh lebih diktaturial? Walaupun
begitu mengapa 'dunia demokrasi' Barat lebih menerima Suharto daripada
Sukarno? Apakah 'diktatur hijau' lebih baik dibanding 'diktatur merah'?

WFW.:  Ya, benar. Jaman Suharto jauh lebih diktaturial dari jaman Sukarno.
Oleh karena dalam jaman Sukarno dengan sistem Demokrasi Terpimpin, mulai
dari tahun 1957 sampai 1965, semua gerakan anti-Sukarno masih dimungkinkan
terjadi. Kehidupan kaum oposisi saat itu mungkin tidak terlalu gampang. Ada
orang-orang yang dipenjara dan sebagainya. Tetapi keadaan di jaman Sukarno
jauh kurang jelek dibandingkan dengan yang terjadi sesudah Oktober 1965. Di
samping itu juga jangan lupa, Demokrasi Terpimpin berlaku sebenarnya bukan
oleh kemauan Sukarno. Tapi Sukarno justru bertindak karena didorong dan
dipaksa oleh  Jendral Nasution. Dia dipaksa dalam suatu situasi, ketika di
luar Jawa sudah terjadi pemberontakan pada tahun 1957-58.Sehingga karena
itu  sukar bagi Sukarno untuk tidak mengumumkan sistem militer SvB  (Staat
van Beleg).  Boleh dikata pada saat itu tentara sudah mulai dengan
kemenangannya yang pertama, dan yang akhirnya memuncak ke kemenangan akhir
yaitu pada akhir September 1965. Tapi, menghadapi situasi yang demikian,
sistem apa yang harus ditempuh Sukarno, atau siapa saja pun, kalau bukan
sistem diktatur?

        Dalam hubungan ini, ada pengalaman lain yang perlu diperhatikan
sebagai bahan banding. Yaitu pengalaman tentang bagaimana sangat sukarnya
perjuangan sekarang ini. Juga di sini saya sama sekali tidak setuju  dengan
pendapat yang dianjurkan di mana-mana, oleh banyak badan dan ahli-ahli,
yaitu untuk mengikuti Demokrasi Barat. Menurut saya yang terutama penting,
yaitu kita harus mencari jawab dulu, mengapa sampai suatu taraf tertentu
Demokrasi Barat berhasil? Memang belum sangat tinggi hasil itu, tapi boleh
dikatakan bahwa di Barat demokrasi telah dapat menolong perkembangan
ekonomi sampai pada taraf yang sederhana.

HS.: Apakah karena itu juga, maka di dalam kehidupan modern kata Demokrasi
seakan-akan dipandang sebagai sepatah kata mantra? Tapi dalam
perkembangannya di Barat, mengapa taraf sederhana yang pernah dicapai
Demokrasi itu kemudian menjadi mundur?

WFW.: Sebenarnya dari praktik Demokrasi selama beberapa abad sudah ada
pengalaman yang bisa dipakai sebagai pelajaran. Yaitu bahwa yang perlu
dalam Demokrasi bukannya menghitung, berapa prosen dari penduduk yang pro
dan berapa prosen yang kontra. Itulah sistem formal Demokrasi. Tapi mencari
tahu, apa alasannya maka sistem Demokrasi tidak langsung, yang bisa
berjalan melalui pemilu-pemilu itu, dapat berkembang di Eropa Barat? Sebab,
bersamaan dengan jalannya Demokrasi, lama-kelamaan lalu tumbuh suatu sistem
di mana dikembangkan juga pengertian tentang kemungkinan untuk beroposisi.
Sehingga karenanya, toleransi menjadi ciri yang paling penting untuk
menghidupkan sistem Demokrasi. Jadi sekali lagi saya tegaskan, sama sekali
tidak penting hitungan berapa prosen pro dan berapa prosen kontra. Tapi
yang penting bahwa bagi yang kalah sudah tahu, suatu ketika mungkin datang
kesempatan baginya untuk menang.

        Jadi ada ruangan bagi oposisi, dan ada kemungkinan untuk berkembang
dari minoritas menjadi mayoritas, dan sebaliknya dari mayoritas berubah
menjadi minoritas. Ini tentu saja merupakan sistem yang tidak gampang. Tapi
ini merupakan satu syarat yang paling penting bagi perkembangan Demokrasi.
Sementara itu di Dunia Ketiga pada umumnya terdapat banyak hal-hal yang
sangat urgen, sangat penting dan mendesak, yang tidak bisa ditunggu sampai
4, 8 atau 12  tahun sampai suatu perubahan akan dapat terjadi. Sedangkan di
Barat sebaliknya yang terjadi. Lama-kelamaan lalu tercipta situasi di mana
kesejahteraan umum, walaupun belum sama sekali baik tapi tokh tidak urgen
untuk dilakukan perubahan.

        Barangkali inilah alasannya, mengapa sistem Demokrasi indirek -
dengan pemilihan umum setiap jangka tahun tertentu -  tidak bisa berjalan
di Dunia Ketiga. Bukan soal bangsa-bangsa Dunia Ketiga bodoh, dan tidak
mengerti tentang sistem Demokrasi, tapi karena syarat untuk itu memang
tidak ada. Soal yang di sana urgen, khususnya di daerah yang kelebihan
penduduknya terlalu besar, ialah buruknya keadaan kehidupan. Karena itu
harus ditempuh metode-metode yang, dalam jangka waktu kira-kira 10 tahun,
diperkirakan bisa dilakukan perbaikan-perbaikan. Keadaan demikian terdapat
misalnya di Jawa, Bangladesh, Luzon, Vietnam Utara - daerah Tongkin.
Keadaan kependudukan sangat gawat, sehingga tidak bisa menunggu lama dengan
menuruti metode menumbuhkan minoritas menjadi mayoritas. Mungkin Thailand
lebih baik keadaannya. Di Malaysia lain lagi halnya, karena di sana tidak
ada sistem sawah kecuali di daerah Kelantan - di utara. Di Malaysia jauh
lebih gampang lagi, karena situasi kependudukan tidak begitu gawat.

        Karena itu sistem Demokrasi parlementer tidak bisa memecahkan
soal-soal besar. Ini sudah dirasa oleh Sukarno. Karena ketika memulai
dengan Demokrasi Terpimpin, dalam tahun 1957, dia sudah mengerti bahwa
sistem parlementer yang saban tahun dengan satu kabinet itu, tidak bisa
menolong keadaan. Dia sudah mengerti hal yang negatif dari sistem Demokrasi
Barat itu. Walaupun begitu sudah terbentuk anggapan umum yang berlaku di
mana pun juga, bahwa yang diterima sebagai alat untuk memecahkan semua
masalah dunia ialah dengan memasuki sistem Demokrasi parlementer.

        Tapi anehnya begini. Dalam hal ekonomi sistem globalisasi boleh
dikatakan bohong belaka. Di dunia Barat sendiri sistem 'free market' tidak
dipakai, karena ingin selalu mempertahankan sistem monopolinya atas pasar
dengan bantuan kekuasaan pemerintah. Jadi 'free market' bukan suatu sistem
yang baik, yang dapat dipakai oleh Dunia Ketiga. Karena Barat sendiri
selalu menggunakan suatu sistem, di mana pemerintah selalu campur tangan
untuk menolong ekonomi nasional.

        Dalam hal Demokrasi agak berbeda soalnya. Ini lebih sukar
dimengerti. Karena di Barat sistem Demokrasi memang benar ada, dan juga
bisa berjalan terus. Karena itu di Barat masih terlalu sukar untuk
meyakinkan pendapat umum, bahwa sistem Demokrasi yang baik untuk Dunia
Barat, di mana kesejahteraan taraf yang sederhana bisa tercipta,  tidak
cocok bagi Dunia Ketiga.

HS.: Kalau Demokrasi Barat tidak bisa memecahkan soal, lalu timbul
pertanyaan: Jadi demokrasi apa yang bisa? Seperti dalam konteks hari depan
Sosialisme, juga dipertanyakan Sosialisme apa?

WFW.: Sukar untuk menemukan satu jawaban yang sama sekali cocok untuk
pertanyaan itu. Ada satu percobaan yang menurut saya penting sekali, tetapi
akhirnya toh tidak berhasil juga. Yaitu sistem yang dipakai Mao Zedong,
yang pada pokoknya bisa disebut 'sistem dari massa kepada massa'.  Sistem
Demokrasi direk. Sistem yang menjamin orang-orang tani, misalnya, dapat
mengambil bagian dalam pengambilan keputusan atas semua kehidupan mereka.
Ini ideal yang paling baik dari  Mao dan juga Chou Enlai. Mereka itu dalam
tahun 1949 sudah mengatakan: Jangan terburu-buru, tetapi harus selalu
menunggu sampai rakyat mengerti dan setuju.

        Dalam teori sistem 'dari massa ke massa' Mao Zedong selalu
disebut-sebut sebagai sistem yang ideal. Tapi dalam praktik, banyak terjadi
Mao tokh memutuskan dengan terburu-buru. Ini terjadi, misalnya,  dengan
program 'Maju Melompat Besar' dalam tahun 1958. Dalam hal ini terlalu
banyak keputusan yang ditetapkan dari atas, dan bukan kemauan yang datang
dari rakyat. Demikian juga yang terjadi dalam Revolusi Kebudayaan. Menurut
teorinya ada kemungkinan untuk mengajukan kritik, misalnya melalui
suratkabar tembok. Tetapi kemungkinan itu tetap berada di dalam satu
sistem, di mana orang tidak boleh berbeda mengenai ide pokok. Karena itulah
maka Demokrasi Direk tidak berhasil dalam dua hal itu.

        Tapi di Vietnam pada masa Ho Chi Minh mungkin bisa dikatakan
berhasil. Barangkali karena Ho Chi Minh agak lebih hati-hati daripada Mao.
Walaupun begitu Mao juga banyak berhasil. Misalnya dalam hal ekonomi. Saya
empat kali ke Tiongkok, ketika Mao masih hidup dan juga sesudah ia
meninggal. Pengalaman saya terutama di pedesaan, misalnya. Menurut saya
banyak hal-hal yang baik, yang dicapai sesudah tahun 1962. Sebelum 1962
memang, saya membenarkan, ada masalah kelaparan dan kekurangan gizi yang
gawat, di mana-mana di seluruh Tiongkok. Pada tahun 1960 dan 1961
diperkirakan boleh jadi ada 4 atau 5 juta mati kelaparan. Ini mungkin. Tapi
dalam tahun 1964 saya kembali ke Tiongkok, juga  pada waktu  Natal 1970 dan
awal tahun 1971, juga tahun 1979 ketika peranan Mao sudah mundur, tapi
masih cukup kuat. Ketika itu saya melihat, bahwa dalam soal pertanian dan
industri Tiongkok jauh lebih maju dibandingkan dengan India, Bangladesh,
dan Indonesia. Itu bukan saja merupakan pengalaman pribadi saya, tetapi
juga pengalaman ahli pertanian Perancis terkenal yang sering mengunjungi
Tiongkok dan Vietnam, yaitu Rene Dumont.  Dalam tahun 1976 ia menulis
tentang betapa bagusnya Tiongkok kalau dilihat dari Bangladesh. Maka saya
sama sekali yakin, bahwa keadaan di bidang pertanian dan industri tingkat
awal sudah agak maju. Tidak benar jika dikatakan, bahwa ekonomi Tiongkok
hanya berkembang sejak Deng Xiaoping, yaitu sesudah tahun 1980.

HS.: Bagaimana halnya di bidang politik dan kebudayaan, dengan Revolusi
Kebudayaan yang terjadi semasa Mao Zedong?

WFW.:  Sistem yang mengatakan bahwa hanya ada satu sayap yang selalu benar,
ini tentu sangat berbahaya. Maka itu Revolusi Kebudayaan menimbulkan
ketidakpuasan sangat besar di kalangan pemuda yang dikirim ke daerah
pertanian, dan juga karena sistem pendidikan mengalami kemunduran, dan
banyaknya reaksi dari kaum burjuasi baru di kota-kota seperti Shanghai dan
lain-lainnya. Maka boleh dikatakan, sistem demokrasi 'dari massa kepada
massa' model Mao ketika itu tidak cukup memberi kemungkinan untuk
beroposisi. Barangkali akan lebih baik jika Demokrasi tidak memutuskan
semuanya dengan satu sistem untuk seluruh negara yang besar, tetapi demi
inisiatif-inisiatif rakyat di daerah-daerah, asal saja para pemimpin di
daerah-daerah itu sendiri tidak menjadi burjuasi-burjuasi baru. Tapi sukar
dikatakan, di mana contoh yang  benar tentang demokrasi ini. Bukanlah saya,
orang Barat, yang harus mengusulkan suatu sistem. Tapi mereka sendiri,
orang-orang melarat atau pemimpin-pemimpin mereka di Dunia Ketiga itulah,
yang harus memilih sistem yang mana. Tapi tentu bukanlah sistem kapitalis
yang sekarang sudah terbukti hanya menimbulkan khaos belaka.

HS.: Di Tiongkok tidak berhasil, tapi di Vietnam pada zaman Ho Chi Minh
agak berhasil. Apakah mungkin ada pengaruh luasnya negeri dan besarnya
jumlah penduduk? Dan bagaimana dengan Indonesia, yang berpenduduk tidak
sebesar Tiongkok tapi tidak sekecil Vietnam, berwilayah luas tapi terdiri
dari banyak pulau dan bangsa-bangsa?

WFW.: Waktu saya mengunjungi Indonesia terakhir, tahun 1956-57, dua kali
saya bertemu dengan Presiden, Bung Karno. Waktu itu saya punya banyak
pengalaman dari daerah-daerah luar Jawa, misalnya Lampung dan Minangkabau,
sedikit dari Bali. Di mana-mana bersama mahasiswa dan asisten saya, Kampto
Oetomo yang sekarang terkenal sebagai Prof.Dr.Ir. Sajogyo, kami melakukan
penyelidikan di daerah-daerah pedesaan. Kami selalu menjumpai situasi,
bahwa di Jakarta sebenarnya tidak tahu tentang apa yang terjadi di luar
Jawa. Jadi pada akhir kunjungan saya sebagai guru besar tamu untuk satu
tahun di Fakultas Pertanian Bogor, sehari sebelum saya berangkat kembali ke
Belanda bersama istri, saya bertemu dengan Sukarno untuk kedua kali.
Berdasar pengalaman kami tersebut, dan mengingat bahwa Jakarta tidak banyak
tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi di daerah-daerah, maka pada waktu
itu saya kemukakan kepada Bung Karno,  mungkin akan lebih baik jika
inisiatif yang lebih besar diberikan kepada daerah-daerah luar Jawa, dan
bahkan di Jawa di luar Jakarta. Jawaban Sukarno ketika itu: Itu tidak
mungkin. Kami di sini di Jakarta yang harus memutuskan, di mana akan ada
industri, di mana ada ini dan itu dan seterusnya ..., semua harus dari
Jakarta.

HS.: Alasannya?

WFW.: Menurut saya karena pada waktu itu pemberontakan sudah terjadi di
luar Jawa. Di Sumatera sudah ada pemberontakan Dewan Banteng, Dewan Garuda,
dan Permesta di Sulawesi. Mungkin inilah alasannya dia tidak mau menerima
ide saya itu.  Padahal sebenarnya, khususnya bagi Indonesia yang mempunyai
situasi yang sangat banyak perbedaannya antara Jawa dan pulau-pulau luar
Jawa,  menurut saya inisiatif harus ditumbuhkan dari bawah. Tapi saya sama
sekali tidak yakin, bahwa untuk Indonesia seluruhnya perlu berlaku satu
sistem Sosialisme baru yang datang dari bawah. Barangkali yang lebih
mungkin dan masuk akal, jika pertama-tama ditimbulkan  satu sistem di
sesuatu daerah sebagai contoh.

HS.: Soal itu pernah saya lempar sekitar empat tahun lalu, dengan mengambil
perumpamaan 'seandainya di Indonesia lahir Republik Rakyat Delanggu,
walaupun mata-uangnya kereweng dan benderanya daun jati kering, selama
republik itu benar-benar setia kepada namanya 'republik rakyat', segera
saya akan pulang kembali dan mengabdi pada republiknya rakyat itu, dan dari
situ mengubah daerah-daerah selebihnya ...'

WFW.: Tentu tidak ada yang menyambut, bukan?

HS.: Tidak ada. Jadi menurut Pak Wertheim, federasi atau setidaknya
autonomi luas lebih baik?

WFW.: Barangkali begitu. Tapi yang selalu berbahaya yaitu jika pemerintahan
federal menjadi suatu kekuatan konservatif dan sovinistis. Itu sangat
berbahaya. Inilah yang terjadi di India. Sistem yang berlaku agak
demokratis di seluruh India. Tapi kekuasaan yang ada di setiap
negara-negara bagian, umumnya di tangan kasta  yang paling atas.

        Masih ada yang ingin saya tambahkan.  Satu hal yang sekarang sudah
menjadi sama sekali terang untuk semua orang yang dapat melihat dan
mendengar dengan mata dan telinga sendiri.  Yaitu bahwa sistem yang
sekarang, yang mau memaksakan Demokrasi Parlementer, di mana saja, hanya
membawa khaos dan malapetaka. Begitulah misalnya yang terjadi di Eropa
Timur. Sebab, jika dalam suatu masyarakat tidak ada toleransi untuk
menerima, bahwa sesuatu golongan besok bisa menjadi minoritas atau
mayoritas, ini akan mengakibatkan seperti yang telah terjadi di Uni Soviet
dan Yugoslavia. Tapi sistem demokrasi, di mana saja pun di Dunia Ketiga,
entah di Tanzania atau India dan di mana saja, tidak berhasil dalam
memecahkan soal ekonomi. Karena terlalu banyak grup yang kuat. Sehingga
kalau tidak ada cukup kritik dan claim  dari bawah, maka demokrasi  tidak
akan berhasil, sebaliknya malah akan tumbuh menjadi kekuatan represi.
(HABIS)

* Hersri adalah mantan tapol Buru,  sebelumnya wakil Indonesia di Biro
Pengarang Asia-Afrika di Kolombo (1961-1965).