Menunggu Kebenaran Sejarah

BENARKAH yang dituturkan Soekardjo Wilardjito tentang peristiwa penodongan sebelum Bung Karno menandatangani selembar surat pada 11 Maret 1966? Sulit menjawab pertanyaan ini.
Yang jelas, kalau menurut versi Soekardjo, saat ini ada dua orang lain yang masih hidup. Yakni Jenderal TNI (Purn) Maraden Panggabean dan Jenderal TNI (Purn) M Jusuf.

Panggabean pagi-pagi sudah membantah kesaksian Soekardjo. Ia menyata- kan tidak ikut ke Istana Bogor pada 11 Maret 1966. Sebaliknya, ia berada di Markas Besar Angkatan Darat (Mabad). Dan pada pukul 01.00 ia sudah beristirahat.

Bantahan Panggabean itu disampaikan tertulis dalam press release. Meskipun keterangan pers itu diberikan langsung kepada wartawan yang da- tang, tetapi Panggabean tidak menyediakan waktu bagi para wartawan untuk tanya jawab.

Di luar teks, mantan Menhankam/Pangab (1973-1978) ini bercerita seputar Supersemar. Namun, semua keterangan itu tidak boleh dikutip untuk disiarkan.

Menurut mantan Ketua DPA ini, keterangan Soekardjo adalah bohong be- sar. Ia menyatakan sedih ada mantan perwira (maksudnya Soekardjo) yang ber- moral bejat.
"Mungkin dia sakit mata," kata Panggabean.

Ketika dikonfirmasi balik ke Soekardjo, ayah 9 anak ini teguh pada pendiriannya. Ia menegaskan, ingatannya masih baik. Dan ia tidak sakit ma- ta. "Tuhan Maha Tahu," ucapnya.

Tentang hal ini Kabid Operasional LBH Yogyakarta A Budi Hartono, SH berpendapat, kalau Panggabean tidak terima dengan kesaksian Soekardjo, Panggabean harus menggugat. "Tidak beralasan bila Panggabean tidak mau menggugat hanya dengan dalih kasihan," kata Budi.

Kini, masyarakat harus sabar menunggu penjelasan Jenderal TNI (Purn) M Jusuf. Sebagai salah satu pelaku sejarah, Jenderal Jusuf belum menje- laskan apa-apa.

Pernah dalam suatu kesempatan mantan Pangab dan Ketua BPK ini mengatakan, suatu saat ia akan menjelaskan masalah Supersemar. Dari dialah, barangkali kebenaran sejarah dapat terkuak.
Sebab, beberapa koleganya menilai, Jusuf adalah seorang tentara yang jujur.

*** PERNYATAAN Panggabean didukung H Probosutedjo, adik mantan Presiden Soeharto.

Menurut Probo melalui siaran pers, ia tahu persis Panggabean tidak ke Istana Bogor pada 11 Maret 1966. Sebab, pada tanggal itu sekitar pukul 15.00 Panggabean datang ke rumah Menpangad Letjen TNI Soeharto di Jalan H Agus Salim No 98, Jakarta.

"Siang itu sekitar pukul 11.00 - 12.00 WIB, tamu yang datang menemui Pak Harto adalah M Jusuf, Basuki Rachmat dan Amir Machmud yang melaporkan akan menemui Bung Karno di Istana Bogor.
Panggabean datang ke Jalan H Agus Salim sekitar pukul 15.00 WIB hari itu," jelas Probo.

Waktu itu, Panggabean tidak bertemu Soeharto, karena Soeharto tidur dan perlu istirahat karena masuk angin.

Sementara itu, mantan Kassospol ABRI Letjen TNI (Purn) Bambang Tri- antoro tidak membantah ada pemaksaan terhadap Presiden Soekarno agar me- nandatangani naskah Supersemar. Waktu itu, keadaan memang sudah sangat mendesak dan perlu ada kekuasaan yang bisa mengatasi kondisi Jakarta.

Meskipun yakin ada pemaksaan, Bambang tidak yakin kalau Jenderal Basuki Rachmat dan Jenderal Panggabean menodong Bung Karno dengan pistol. "Memang, bisa dikatakan ada pemaksaan, karena Bung Karno saat itu tidak mau menandatangani," kata Bambang di Semarang Kamis (27/8).

Bambang mengaku mengenal betul watak Panggabean dan almarhum Basuki Rachmat. "Mereka orang-orang yang lembut dan tidak pernah kasar. Jadi, Pak Basuki dan Panggabean tidak mungkin mengangkat pistol menodong Bung Karno." Pada tanggal 11 Maret 1966, kata Bambang Triantoro, negara memang sedang kacau. Dan Bung Karno berada di Bogor. Jadi diperlukan kekuasaan untuk mengatasi keadaan yang kacau. Sehingga, lahirlah Supersemar.

Bambang menambahkan, Supersemar hanya untuk pengamanan negara, bukan mengalihkan pemerintahan. Jika kemudian dijadikan dasar peralihan kekuasaan, itu masalah lain.

"Supersemar hanya memberikan kuasa kepada Soeharto selaku Panglima untuk operasi keamanan.
Kalau terjadi perkembangan politik, kemudian Sidang Istimewa MPR mengangkatnya menjadi presiden, itu bukan lagi Supersemar. Itu Tap MPR," jelas Bambang.

Bahwa Supersemar bukan untuk pengalihan kekuasaan, sejalan dengan apa yang disampaikan Bung Karno sebagaimana dikisahkan Soekardjo.

Mepat jenderal, Soekardjo mengatakan, "Ya sudah, kalau memang saya harus menyerahkan kepada Harto. Tapi kalau situasinya sudah baik, mandat ini kembalikan pada saya." (put -- dari berbagai sumber).

BERNAS 30/8/98