Pertanyaan yang dalam hal ini sangat mendesak untuk diajukan adalah, kalau Harmoko menjabat Ketua DPR/MPR mampu kah ia mengamankan Sidang Umum MPR 1998 yang menyangkut tiga perkara tadi? Dengan kata lain, mampu kah Harmoko membendung tampilnya Ibrahim Saleh yang lain, membendung seorang Kassospol (siapapun dia nanti) yang, seperti Harsudiono Hartas dulu, tiba-tiba mencalonkan tokoh pilihan ABRI sebagai Wakil Presiden? 
Kalau Presiden Soeharto saja tidak sanggup menjagokan Harmoko, siapa pula yang akan sanggup mencalonkan mantan Menteri Penerangan ini sebagai Ketua DPR/MPR? Langkah ini jelas terlalu riskan. Soeharto jelas paham: biar pun Harmoko diberinya petunjuk selama 40 hari 40 malam berturutturut, Ketua Umum Golkar (yang konon bersaing sengit dengan Tutut ini) tidak akan digubris ABRI, apalagi kalau ABRI memang sedang nekat untuk melawan  Panglima Tertinggi mereka sendiri.

Di sini lah menariknya: kalau dulu ketika mengangkat Harmoko sebagai Ketua Umum DPP Golkar Soeharto ingin menggebuk ABRI, maka kini justru karena khawatir terhadap ABRI, Harmoko lah yang dikorbankan. Padahal ia telah berjasa meningkatkan jumlah kursi Golkar dalam DPR. Dan di sini pula lah makna sebenarnya kenapa Harmoko harus turun dari jabatan Menteri Penerangan menjadi Menteri Urusan Khusus dengan tugas memberikan perbekalan kepada para calon anggota DPR. Tugas yang tidak jelas itu, apalagi karena konon ia tidak berkantor dan tidak berstaf, juga mencerminkan betapa tidak jelasnya (untuk  tidak  mengatakan betapa suramnya) masa depan politik Harmoko.
Harmoko yang dari dulu tidak pernah disukai ABRI, kini telah dijadikan tumbal oleh  Soeharto supaya ABRI terbujuk.

Juga perlu dicatat bahwa Harmoko pernah kelihatan begitu dekat dengan Habibie ketika  berlangsung Munas Golkar yang mengangkatnya sebagai ketua umum. Selain itu, Harmoko juga membela Habibie, tentu saja atas perintah (atau petunjuk) Soeharto, ketika ia membredel Tempo, Editor dan Detik pada bulan Juni 1994.
Maklum, Habibie sempat marah ketika tiga majalah itu memberitakan soal pembelian kapal bekas milik Jerman Timur. Dengan begitu, kalau sekarang Harmoko ditendang maka  diharapkan ABRI tidak terus-terusan kecewa dan tidak lagi berniat menggagalkan pencalonan kembali Panglima Tertinggi mereka.

Bukan lah kebetulan kalau yang diangkat menggantikan Harmoko sebagai Menteri Penerangan adalah mantan KSAD Hartono. Terlepas dari prospek masa depan jabatan Hartono (konon ia sedang diperam untuk jabatan Wakil Presiden), sekali lagi, ini tetap dalam rangka menenangkan ABRI, atau tepatnya mengalihkan perhatian ABRI supaya tidak terus berniat merongrong kekuasaan Soeharto. Yang juga perlu dilihat dari naiknya Hartono sebagai Menpen ini adalah imbangan antara jumlah menteri ICMI dengan jumlah menteri ABRI. Kalau dengan dicopotnya Billy Joedono jumlah menteri ICMI berkurang satu, maka dengan naiknya Hartono jumlah menteri ABRI lah yang bertambah satu, walau pun, harus diakui bahwa Hartono baru saja pensiun, ia bukan seorang perwira ABRI aktif. Tapi, sebagai seorang mantan KSAD, setidak-tidaknya kalangan ABRI masih bisa mengidentifikasikan diri mereka dalam Hartono.

Menariknya dalam soal pertikaian Habibie dengan harian The Jakarta Post, Menteri  penerangan Hartono berpihak kepada koran itu dengan menyatakan bahwa The Jakarta Post dimaafkan. Mei 1997 jelas berbeda dengan Juni 1994 ketika Harmoko masih menjabat Menteri Penerangan dan ketika Habibie masih merupakan anak emas Soeharto. Dengan kata lain, selamatnya The Jakarta Post sebenarnya lebih disebabkan oleh tatanan politik Indonesia menjelang Sidang Umum MPR, di mana Habibie dan ICMI-nya sudah tidak berpengaruh lagi, ketimbang, misalnya, seperti apa yang disumbarkan oleh Adnan Buyung Nasution, pengacara  IPTN, perusahaan Habibie. Buyung menegaskan sebagai seorang demokrat, ia berhasil mendesak Habibie supaya tidak menggunakan kekuasaan, tetapi memilih jalan hukum saja. Bahkan konon, menurut pengakuannya, Buyung akan mundur sebagai pengacara IPTN kalau Habibie sampai membredel koran berbahasa Inggris itu. Jelas ini omong kosong karena  memang tidak masuk akal. Untuk masa kini perlu dipertanyakan, kekuasaan mana pula yang masih dimiliki Habibie?

Langkah Membatasi Kekalahan

Dalam kerangka berpikir memanjakan ABRI itu, maka bisa dipastikan bahwa tidak lama lagi Syarwan Hamid akan ditunjuk menjadi Ketua Fraksi ABRI dalam DPR, baru setelah itu ia akan diangkat menjadi Ketua DPR/MPR. Untuk jabatan ini, Presiden Soeharto jelas tidak mempercayai orang lain kecuali Syarwan Hamid. 
Tetapi, seperti yang telah diuraikan, sebetulnya langkah ini belum menjamin bahwa ABRI tidak akan berbuat kurang ajar terhadap Panglima Tertingginya. Oleh karena itu, langkah mengangkat Syarwan Hamid sebagai ketua DPR/MPR bisa dipahami sebagai apa yang oleh para jenderal pensiunan (seperti M. Yusuf atau Rudini) disebut sebagai schade beperking, atau damage limitation, kata orang Inggris. Itu lah langkah yang masih bisa dilakukan untuk membatasi kekalahan.

Seperti sudah diuraikan, di mata Presiden Soeharto, DPR merupakan sarang di mana perwira-perwira kritis ABRI merongrongi kekuasannya. Ini dimulai oleh Ibrahim Saleh yang berhasil memaksakan mufakat lonjong atas pengangkatan Sudharmono sebagai Wakil Presiden pada tahun 1988. Menyusul Ibrahim Saleh, malah muncul tokoh-tokoh kritis lain dari Fraksi ABRI, seperti Syamsudin dan almarhumah Rukmini yang menyerukan keterbukaan. Untung  keterbukaan ini bisa dihentikan oleh Harmoko ketika Habibie mengaku mendapat  pemberitaan tidak menguntungkan soal pembelian bekas kapal Jerman Timur. Kemudian masih ada Sembiring Meliala yang memprotes pengangkatan Harmoko sebagai Ketua Umum DPP Golkar dan sebelum pemilu lalu, Theo Syafei masih sempat berseru bahwa menjadi Golput itu tidak melanggar hukum. Untung ada mekanisme recall, sehingga perwira-perwira kritis itu kini sudah berhasil disingkirkan dari Fraksi ABRI.

Yang penting sekarang, terutama menjelang Sidang Umum Maret tahun depan, adalah membersihkan Fraksi ABRI dari orangorang kritis itu. Dan satu-satunya tokoh yang bisa menjalankannya tidak lain adalah Syarwan Hamid sendiri. Apalagi karena Syarwan sudah berpengalaman melitsus para calon anggota legislatif.
Masalah kritisnya Fraksi ABRI, di bawah Syarwan Hamid, nampaknya akan bisa diatasi. Dari sini Syarwan kemudian pantas untuk diangkat sebagai Ketua DPR/MPR. Dengan begitu, bisa  dipastikan DPR dan MPR akan bersih dari orang-orang kritis. Menangkap maling, biasanya memang lebih gampang kalau mengerahkan maling yang lain.

Tapi, seperti yang telah diuraikan, dan seperti terbukti pada tahun 1993, beresnya Fraksi  ABRI dan seluruh anggota DPR/MPR lainnya, belum merupakan jaminan bahwa ABRI secara keseluruhan tidak akan berbuat macam-macam ketika berlangsung Sidang Umum MPR. Ini masalah tersulit ke dua yang dihadapi oleh Presiden Soeharto. Bagaimana harus mengatasinya?

Pada minggu ke dua bulan Juli, tepatnya hari Rabu 9 Juli, diumumkan bahwa Syarwan Hamid menjadi Fraksi ABRI dalam DPR bersama 5 Pangdam lain, yaitu Pangdam III/Siliwangi Mayjen Tayo Tarmadi, Pangdam IX/Udayana Mayjen R.A. Rivai, Pangdam VI Tanjungpura Mayjen Namoeri Anom, Pangdam II/Bukit Barisan Mayjen Sedaryanto dan Pangdam V Brawijaya Mayjen Imam Utomo. 
Jelas ini merupakan langkah pengamanan besar-besaran supaya Sidang Umum MPR berjalan
lancar, memenuhi tiga kriteria di atas. Kepada pers, Syarwan Hamid pun segera menjamin tidak akan munculnya interupsi Sidang Umum dan tampilnya seorang Kassospol yang mengumumkan jago pilihan ABRI untuk jabatan Wakil Presiden. 
Untuk dua hal ini Syarwan memang pantas memberikan jaminan, karena keduanya memang berada di bawah kekuasaannya. Apalagi dengan masuknya lima Pangdam itu.(1)

Tetapi bagaimana kalau anggota ABRI lainnya memutuskan untuk memindahkan operasinya ke tempat lain, yang sebelumnya sama sekali tidak pernah terbayangkan? Ibaratnya tempat  menampung air yang sudah sering bocor, ditambal di satu tempat bisa bocor di tempat lain. Inilah masalah besar yang dihadapi Presiden Soeharto.

Langkah-langkah lain yang sudah ditempuh Presiden Soeharto untuk menertibkan ABRI, selain berbaik-baik terhadap ABRI dengan menggebuki siapa saja yang tidak disukai ABRI, tidak lain adalah berbagai mutasi perwira ABRI yang berlangsung begitu Hartono dicopot dari jabatan KSAD.

Tentu saja, seperti ramai diberitakan media massa, yang terpenting dalam mutasi itu adalah naiknya orang-orang yang pernah menjabat sebagai ajudan. Dua ajudan terpenting telah sampai pada pucuk pimpinan Angkatan Darat, itulah Wiranto sebagai KSAD dan Subagyo Hari Siswoyo sebagai Wakasad. Ajudan tak pelak lagi adalah trayek utama bagi para calon pemimpin ABRI. Supaya tidak menimbulkan iri di antara perwira lain, maka ajudan nampaknya memang dipilih dari para lulusan terbaik Akademi Militer. Memang sejak jaman Belanda dulu Akademi Militer selalu punya tradisi untuk, dalam masa liburan, memondokkan kadet-kadet terbaik mereka pada perwira-perwira tinggi. Dengan begitu langkah mengangkat para bekas ajudan ini bisa dikatakan tidak terlalu menimbulkan perasaan iri di kalangan perwira lainnya yang tidak terpilih.

Yang juga menarik adalah pengganti Wiranto sebagai Pangkostrad, Sugiyono, sebe-lumnya menjabat Komandan Paspampres. Di sini terlihat muncul semacam "pelebaran jalur" menuju pucuk pimpinan ABRI. Tidak lagi harus ajudan, tetapi juga pasukan pengaman presiden. Tetapi bukankah para anggota paspampres itu juga secara fisik dekat dengan Presiden Soeharto, sehingga mereka dianggap paham apa kehendak sang Panglima Tertinggi. Orang memang gampang tergoda untuk berkesimpulan bahwa langkah ini merupakan semacam kompromi atau tepatnya langkah memanjakan ABRI.

Langkah menunjuk kalangan yang pernah menjadi ajudan atau kalangan yang pernah memimpin Paspampres itu sebenarnya diambil karena sebagai orang yang sudah lebih dari 30 tahun berada di luar ABRI, Soeharto tidak punya pegangan lagi dalam mengenali dan  mengerti perwira-perwira itu. Ajudan dan sejenisnya adalah orang yang paling dekat dengannya, walaupun paling lama cuma tiga tahun. Di sini nampaknya ia berharap orang- orang yang secara fisik pernah dekat dengannya itu bisa memahami kehendaknya. 

Jelas nampak bahwa Presiden Soeharto tengah mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin. Soeharto, begitu makin hari makin jelas, nampak tengah berusaha melawan alam. Adalah tidak mungkin perbedaan usia yang hampir 30 tahun antara dia dan bawahannya itu bisa dijembatani dengan faktor kedekatan fisik ini.
Kalaupun ada orang yang bisa mengerti, memahami dan menerima langkah-langkahnya  pastilah orang-orang itu seusia atau segenerasi dengan Soeharto yang, sialnya, kebanyakan sudah tutup usia. Perbedaan generasi, ini yang tak mau dipahami Soeharto, pasti membawa perbedaan pandangan dan perbedaan langkah. 
Lagi pula, tidakkah ia mengerti bahwa tidak mungkin men-duduki kursi kepresidenan untuk
selamalamanya. Orang-orang seperti Wiranto, Subagyo atau Sugiyono, menurut hukum alam, pasti akan menggantikannya. Belum lagi kalau dipertimbangkan bahwa mereka juga punya ambisi.

Tapi sekali lagi, langkah-langkah yang belakangan ditempuh masih belum merupakan jaminan bahwa Wiranto atau Subagyo misalnya akan tetap setia kepada Panglima Tertinggi mereka. Secara bergurau seorang perwira pernah mengatakan, dari dulu yang melantik para lulusan Akmil itu orang yang sama juga, sementara anak buahnya sudah sering kali berganti. Perwira ini ada benarnya. Kalau Wiranto, Subagyo atau Sugiyono memikirkan masa depan  mereka sendiri, jadi tidak usah susah-susah dan repot-repot memikirkan masa depan bangsa, pasti mereka juga berpikir apa artinya kesetiaan bagi masa depan mereka? 

Sebenarnya yang juga menonjol dari mutasi belakangan, dan ini dimulai pada mutasi tahun-tahun 90an, adalah makin pendeknya masa dinas seorang panglima. 
Kalau dulu sampai jaman Benny Moerdani, masa dinas itu normal-nya tiga tahun, atau 1000 hari, maka sekarang masa dinas itu cuma separuhnya, 500 hari saja. Para pengamat ABRI di Cornell University, yang sudah dengan seksama mewaspadai ABRI sejak tahun 60an berpendapat, perpendekan ini terjadi karena banyakan lulusan Akademi Militer antara tahun 1964 sampai 1975, yang per tahunnya mencapai 300 sampai 400 orang. Sejak tahun 1976 lulusan itu jumlahnya stabil, yaitu 100 orang per tahunnya.

Nah, dalam rangka memberi kesempatan rata kepada semua perwira untuk bisa sampai pada jabatan pimpinan maka, demikian para pakar Cornell University ini, waktu jabatan  diperpendek. Sebelum sampai pada kesimpulan ini, para pakar ABRI di Cornell University itu mendakwa bahwa Presiden Soeharto merasa tidak aman kalau seorang perwira sampai lama-lama duduk dalam sebuah jabatan. 
Jelas argumen terakhir ini ada benarnya juga. Bukankah lamanya masa jabatan seorang perwira juga memberinya kesempatan untuk memperkuat basis dukungan?
Cara seorang penguasa mutlak atau penguasa otoriter untuk memelihara kekuasaannya adalah terus mencurigai para pembantunya sendiri!

Tulisan ini sebaiknya diakhiri dengan sebuah pertanyaan. Kalau menjelang Sidang Umum MPR ini Presiden Soeharto nampak begitu memanjakan ABRI, maka ini mendesak orang untuk bertanya-tanya apa sebenarnya yang akan dikerjakan Soeharto pada saat Sidang Umum berlangsung? Akan kah Soeharto kemudian berbuat sesuatu yang mengejutkan ABRI, yang tidak menyenangkan ABRI?

Hongkong, Tsim Sha Tsui, Awal Juli 1997

CATATAN KAKI:

1. Penempatan lima Pangdam ini di satu pihak memang bisa diartikan sebagai langkah mengambil kepastian di tengah situasi yang begitu tidak pasti, tetapi di lain pihak, hal ini juga bisa berarti bahwa Presiden Soeharto sendiri tidak yakin pada kemampuan Syarwan Hamid. Untuk itulah perlu dipasang lima Pangdam lain.