Oleh: Sulangkang Suwalu 

        Hari-hari terakhir ini kota Jakarta dipenuhi spanduk-spanduk peringatan kemungkinan munculnya kembali komunisme di Indonesia. Spanduk putih rapi terpampang di mana-mana. Antara lain bertuliskan  Negara Diambang Bahaya! Pemberontakan PKI ke 3.... September 1998. Spanduk itu dikeluarkan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), sebuah organisasi Islam yang selama ini dekat dengan organisasi Golkar. 

        Tampaknya yang dimaksud isi spanduk tersebut ialah Peristiwa September 1948 di Madiun; Peristiwa 30 September 1965 di Jakarta dan apa yang akan terjadi akhir September 1998 di Jakarta. Menurut visi pembikin spanduk itu peristiwa Madiun di bulan September 1948 adalah pemberontakan PKI dan bukan provokasi Hatta untuk melaksanakan usul Graham pembasmian kaum merah (Red Drive Proposal). Begitu pula G30S itu adalah pemberontakan 
PKI dan bukan kudeta merayap yang dilancarkan Soeharto. Dan apa yang akan terjadi 30 September 1998 yang paling tahu adalah DDII dan katanya itu pemberontakan PKI ke-3. 
Bagaimana kah yang sesungguhnya? Apa kah isi spanduk itu suatu kebenaran atau suatu fitnahan yang berbahaya? Mari lah kita masuki persoalannya. 

SEPTEMBER 1948 

        Umumnya mediamassa yang terbit di Yogyakarta menjelang akhir Agustus 1948 menyiarkan berita bahwa Konferensi PKI di Yogyakarta pada 26-27 Agustus 1948 telah menerima Resolusi Jalan Baru Untuk RI sebagai hasil koreksi besar Musso atas kesalahan PKI sejak Revolusi Agustus 1945. Di Bidang organisasi diputuskan untuk memfusikan PKI, Partai Sosialis dan Partai Buruh Indonesia menjadi PKI. Kongres Fusinya direncanakan dari 1 sampai dengan 3 Oktober 1948. Sebelum Kongres Fusi, supaya masing-masing partai yang akan fusi 
menyelenggarakan kongresnya sendiri-sendiri. 

        Di samping mempersiapkan Kongres Fusi, PKI juga menyelenggarakan rapat-rapat umum untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kepada massa tentang kekeliruan PKI telah menerima persetujuan Linggajati dan Renville. PKI dinilai tidak konsekuen anti-imperialis. Juga menguraikan tentang kelemahan PKI yang tak membentuk Front Persatuan Nasional guna memenangkan perang melawan penjajah Belanda. 

        Mungkin kah atau masuk akal kah PKI yang sedang gencar-gencarnya mempersiapkan Kongres Fusinya,akan menjegal rencana itu,dengan meletuskan peristiwa Madiun bulan Septeniber? Rasanya tak masuk akal, kecuali bagi orang yang berakal pendek. 

        Menurut R Kreutzer melalui karyanya Sekelumit sejarah hal ihwal yang mendahului (voorspel) Peristiwa Madiun bahwa laporan sangat rahasia dari Kepolisian Umum Belanda tertanggal 1 April 1948 menyatakan telah berlangsung pertemuan rahasia antara Graham ( AS ) baik dengan Soekarno maupun Sukiman. Dimana oleh Graham telah direstui bahwa RI termasuk ke dalam lingkungan operasional Rencana Marshall dalam kawasan Asia Tenggara, apabila persetujuan Renville telah nyata diterima. Lalu pengaruh sayap kiri atas kebijaksanaan pemerintah RI dapat ditipiskan. Ini berarti blokade terhadap segala kegiatan golongan sayap kiri. 

        Untuk menyesuaikan diri dengan usul Graham, maka program kabinet Hatta terdiri atas 4 pasal yaitu: 
1.  Berunding atas dasar Renville;
2.  Selekasnya terbentuk RI; 
3.  Rasionalisasi dan 
4.  Pembangunan. 

        Dalam kabinet Hatta ini, tak seorang pun dari sayap kiri menduduki jabatan tertenttu. Ini sesuai dengan syarat Graham agar kebijaksanaan pemerintah jangan bisa dipengaruhi kekuatan sayap kiri. PNI dan Masyumi duduk di dalamnya, meskipun sebelumnya menentang Renville guna menjatuhkan Kabinet Amir Syarifuddin. Mereka sekarang justru mendukung Renville setelah duduk dalan kabinet Hatta. 

        Graham berpeluang untuk bertemu dengan pemimpin-pemimpin Indonesia seperti dengan Soekarno, Hatta, Sukiman dsb justru karena Graham adalah Ketua KTN ( Komisi Tiga Negara ), yang terbentuk sesudah perang kolonial pertama ( 21 Juli 1947 ). 
        Program rasionalisasi kabinet Hatta adalah untuk menyingkirkan elemen-elemen Sayap Kiri yang terdapat dalam TNI Masyarakat karena anggota Laskar Rakyat yang tergabung dalam TNI Masyarakat itu kebanyakan beraliran maju, kiri. 

        Dengan rasionalisasi Hatta maka jumlah 400 ribu anggota TNI pada awal 1948 yang menjadi kekuatan ABRI, menurut rasionalisasi hanya akan tinggal 57 ribu berupa prajurit reguler sebagai kekuatan inti TNI yang telah dimodernisasi. Pihak Laskar Rakyat yang jumlahnya ratusan ribu yang akan dirasionalisasi tentu saja menentang rencana itu. Untuk mematahkan perlawanan laskar-laskar rakyat itu, pemerintah Hatta mulai menyingkirkan makin banyak perwira-perwira yang pro PKI dari jabatan-jabatan kunci pasukan TNI. Malah Kolonel Sutarto, Komandan Panembahan Senopati ditembak secara gelap oleh pihak yang prorasionalisasi. Sutarto adalah penentang ide rasionalisasi. 

        Bukan itu saja. Brigjen Polisi Asmaun dari Bojonegoro, seorang anggota Partai Sosialis, dilucuti oleh Brigade Polisi Umum Jatim. Pada 1-2 Sept 1940. Pimpinan PKI Solo ( Slamet Wijaya dan Pardio ) diculik, dan dibawa ke Markas Siliwangi di Tasikmadu. 7 September hampir semua perwira Tentara Laut dibawah komando Kolonel Yadau diculik dan mereka dipindahkan ke Srambatan (markas Siliwangi ). 

        Pada 9 September, Suadi, penerus Sutarto sebagai Komandan Divisi Panembahan Senopati seizin Panglima Besar Sudirman mengadakan pelacakan yang cermat atas penculikan-penculikan itu. Baru saja pelacakan dimulai, kembali perwira-perwira yang bertugas itu diculik. Suharman hilang tanpa meninggalkan jejak. Letkol Sumarto diculik, dibawa ke basis mereka dekat Srambatan. Kemudian Suadi memberi ultimatum. Sebelum berlakunya batas ultimatum, Suadi mengirim sebagai utusan Mayor Laut Sutarno ke Srambatan untuk menerima jawaban.... tapi sewaktu Mayor Sutarno tiba di tempat ia langsung ditembak mati. 

        Segera satuan TNI Panembahan Senopati menyerang Srambatan dan pertempuran baru berhenti setelah ada perintah dari Panglima Sudirman untuk meletakkan senjata. 
        Sementara itu pula sejak awal September daerah Madiun sudah dirembesi (diinfiltrasi) oleh kesatuan tentara dan kelompok bersenjata anti komunis, yang berdiri di belakang pemerintah Hatta. Kelompok anti komunis (CPM ) mengambil tindakan keras terhadap pemogokan buruh di Kotapraja Madiun. Juga polisi militer melakukan pengejaran terhadap anggota SOBSI. 

        Rupanya Sumarsono termakan oleh provokasi kelompok bersenjata anti komunis. Sumarsono menyimpulkan harus mendahului melucuti CPM, polisi negara dan Siliwangi, sebelum mereka dilucuti. Pagi 18 September rencana Sumarsono dijalankan. Dalam beberapa jam saja rencana itu dapat diselesaikan. Tanpa setetes darahpun tertumpah. Memang, seorang kapten tentara Hatta tewas, karena peluru nyasar. 
        Ketika itu Musso dan Amir Syarifuddin berada di Purwodadi, Semarang dalam rangka menjelaskan isi Jalan Baru untuk RI pada massa melalui rapat-rapat umum. Aksi Sumarsono adalah inisiatif dirinya sendiri, tanpa sepengetahuan Comite Seksi PKI Madiun. Dan bukan garis Musso dan Amir. Musso dan Amir diminta datang ke Madiun. Sekitar 20 jam kemudian mereka baru berada di Madiun. Musso dan Amir belum sempat menyatakan sikapnya terhadap 
langkah Sumarsono. 

        Pada 19 September malam Presiden Soekarno sudah mengumumkan perang terhadap PKI, yaitu: Pilih Soekarno-Hatta atau PKI Musso. Tak ada pilihan lain bagi Musso. Ia sambut tantangan Soekarno.         Pada 20 September 1948 PM Hatta meminta kepada Sidang BP KNIP:  Dengan ini kami majukan kepada Badan Pekerja KNIP suatu rancangan UU Pemberian kekuasaan penuh kepada Presiden dalam keadaan bahaya untuk tiga bulan ( mulai 15 September sampai dengan 15 Desember 1948). Salah satu alasan yang digunakan Hatta untuk meminta mandat penuh bagi Presiden tersebut ialah: tersiar berita entah benar entah tidak--bahwa Musso akan menjadi Presiden Republik rampasan itu dan Amir Syarifuddin Perdana Menterinya ( Kumpulan pidato Mohammad Hatta 1942-1949, hal 264 ). 

        Alasan itu menunjukkan keraguan Hatta sendiri akan kebenaran alasan atau tuduhannya. Ia menggunakan kabar burung sebagai alasan untuk mendapat mandat penuh. Supaya usul Graham dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkannya. Menurut R.Kreutzer bahan-bahan keterangan (informasi) yang baru tentang Peristiwa Madiun menjurus kepada suatu kesimpulan bahwa sudah terang dan nyata di Madiun tidak ada ada suatu perebutan kekuasaan (coup d 'etat ). Paling banyak orang dapat berbicara tentang penguasa kota (stadsgreep), bukan staatsgreep. Tidak ada rencana untuk menggulingkan pemerintahan Hatta. Yang ada cuma upaya PKI/FDR untak bersama kekuatan bersenjata dan tentara yang anti rasionalisasi mengubah iklim dan suasana, serta menghentikan serangan blok reaksioner dan kontra revolusioner bentukan Hatta, Nasution dan pimpinan Masyumi. 

        Suatu fakta nyata adalah bahwa pemerintah Hatta dengan mudah menangkap sejumlah besar pemimpin dan anggota FDR/PKI di Yogyakarta, hal mana lebih meyakinkan tentang tidak adanya rencana kudeta. Bahkan wakil-wakil yang duduk dalam Badan Pekerja KNIP hadir dalam waktu sidang BP KN1P 20 September 1948. Orang yang merencanakan coup d'etat pasti tidak akan bertingkah laku seperti itu, melainkan semua akan menghilang. 
        Fakta lain ialah ketika peristiwa Madiun meletus, Musso dan Amir Syarifuddin tidak ada di Madiun. Juga PKI sedang menyiapkan Kongres Fusinya pada 1 - 3 Oktober 1948. 
        Jelas kiranya bahwa peristiwa Madiun di tahun 1948 bukan lah pemberontakan PKI, melainkan provokasi-provokasi yang dilancarkan pemerintah Hatta untuk melaksanakan Red Drive Proposal  Graham (AS ). Memang jika orang melihat Peristiwa Madiun dari apa yang terjadi di Madiun saja tanggal 18 September 1948, orang mudah percaya bahwa peristiwa Madiun adalah pemberontakan PKI. Akan tetapi bila orang mempelajari secara cermat 
hal-hal yang mendahului (voorspel) Peristiwa Madiun, tidak mungkin lain kesimpulannya: Peristiwa Madiun adalah provokasi yang dilancarkan pemerintahan Hatta untuk menghancurkan PKI, sesuai dengan janji Graham yang akan membantu RI dengan  Marshall Plan, dengan syarat menyingkirkan sayap kiri dari kekuasaan, terutama dari kekuatan bersenjata. 

SEPTEMBER 1965 

        Bagaimana dengan peristiwa yang terjadi pada September 1965 di Jakarta? 
Dalam wawancaranya dengan Tajuk (No 15 th 1, 17-30 Sept 1998), Kolonel Latief pelaku penting dalam peristiwa tersebut antara lain mengemukakan bahwa pada 28 September 1965 ia berkunjung ke rumah Soeharto. Latief bertanya pada Pak Harto soal Dewan Jenderal. Pak Harto bilang Oh, ya tadi ada anak buah saya dari Yogya, Bagyo menanyakan soal Dewan Jenderal. Ya, nanti saya cari informasinya. Setelah itu Latief pulang ke rumah. 

        Pada 30 September Brigjen Supardjo dan Letkol Untung datang ke rumah Latief di Cawang. Mereka bilang: Tolong sampaikan pada Pak Harto bahwa ada 7 jenderal yang akan dihadapkan pada presiden oleh Cakrabirawa yang dipimpin oleh Resimen Cakrabirawa besok pagi. Latief tidak bisa menyampaikan malam ini, karena ada pekerjaan lain. 
        Pada malam itu juga, Latief datang ke Rumah Sakit Gatot Subroto, karena kebetulan Pak Harto sedang menunggui Tommy, yang tersiram sop. Di sana ternyata sudah banyak tamu. Latief mencari-cari kesempatan untuk bicara. Ketika kesempatan ada, saya katakan: disamping prihatin atas musibah putera Soeharto, Latief juga akan menyampaikan sesuatu bahwa besok pagi ada 7 jenderal yang akan dihadapkan pada presiden. 

        Latief datang sekitar pukul 22.00 dan pamit pada pukul 23.00 WIB. 
Pak Harto manggut-manggut saja dan dia tanya: siapa pemimpinnya? Latief jawab: Letkol Untung. Latief menunggu reaksi dari dia, barangkali ada keputusan atau tidak. Ternyata Pak Harto diam saja, sampai Latief pamitan pulang. Menanggapi pertanyaan Kenapa Anda melaporkan hal itu pada Pak Harto? 
Latief menjawab, Karena saya berpikir, dia itu sangat loyal terhadap Bung Karno, ternyata saya keliru. 

        Mengenai Pertemuan Latief dengan Soeharto di RSPAD 30 Septernber malam itu, Soeharto mencoba menyembunyikannya dengan membikin tiga versi. 
Menurut Latief sebelum disidang, saya sempat baca koran tahun 1903 ada wawancara Pak Harto dengan wartawan Amerika. Di situ dia mengatakan, Saya berterima kasih atas kedatangan Latief kepada saya, karena dia prihatin terhadap keadaan saya. Latief adalah orang penting dalam peristiwa ini, karena ia mengatakan akan melakukan kudeta terhadap Soekarno. Pak Harto mulai mencari kelengahan saya. 

        Pada 1978 Der Spiegel Jerman menurunkan tulisan wawancara dengan Pak Harto. Disitu ia menyatakan: Latief datang kepada saya untuk membunuh saya, tapi tidak bisa, karena waktu itu banyak orang di sekitar saya. Ketiga dalam otobiografinya pada halaman 118 Pak Harto membantah pertemuan di RSPAD tsb, dengan menyebut hanya melihat saja dari balik jendela. Jadi Pak Harto bohong dalam tiga versi. Seharusnya begitu ia mendengar laporan dari saya, ia 
melaporkan langsung kepada Jenderal Ahmad Yani. Tapi itu tidak dia lakukan. 
        Tampaknya penyebab Soeharto tidak melaporkan kepada atasannya, karena ia mempunyai kepentingan tiadanya AYani. Ada konsensus dalam TNI-AD bila Pangad berhalangan, maka otomatis Panglima Kostrad penggantinya. Dan Panglima Kostrad adalah dirinya sendiri. 
        Besok paginya, setelah Soeharto mendengar jenderal Yani terbunuh, ia segera mengoper pimpinan TNI-AD tanpa sepengetahuan Presiden Soekarno. Hak prerogatif Presiden dalam menetapkan siapa yang akan memangku jabatan Panglima suatu angkatan, dikesampingkan Soeharto. Malah Presiden Soekarno sudah menetapkan Jenderal Pranoto Reksosamudro sebagai caretaker Menpangad untuk sementara.

        Siang 1 Oktober 1965 itu juga, Soeharto melalui Kolonel KKO Bambang Widjanarko memberikan 4 petunjuk bagi Presiden Soekarno. Kolonel KKO Bambang Widjanarko berkunjung ke Kostrad untuk meminta supaya jenderal Pranoto Reksosamudro yang diangkat rresiden menjadi caretaker sementara Menpangad datang ke Halim menemui Presiden Soekarno. Empat petunjuk yang disuruh sampaikannya lewat Bambang Widjanarko tersebut, dapat dibaca dalam buku putih (G30S Pemberontakan PKI, hal 146-147 ), sebagai berikut: 
        l. Mayjen TNI Pranoto Reksosamudro dan Mayjen TNI Umar Wirahadikusumah tidak dapat menghadap Presiden Soekarno untuk tidak menambah korban. (Petunjuk 1 ini berarti Soeharto menuduh Presiden Soekarno yang bertanggungjawab atas terbunuhnya sejumlah jenderal dini hari 1 Oktober 1965 itu) 

2.  MayJen TNI Soeharto untuk sementara telah mengambil oper pimpinan TNI-AD berdasarkan perintah tetap Menpangad.( Peruntah Tetap Menpangad yang dimaksud ialah konsensus dalam AD, bila Pangad berhalangan otomatis Panglima Kostrad penggantinya). 

        3. Diharapkan agar perintah-perintah Presiden Soekarno selanjutnya disampaikan melalui Mayjen TNI Soeharto. (Petunjuk 3 ini berarti Mayjen Soeharto yang mengatur apa yang harus dikerjakan Presiden Soekarno, dan bukan sebaliknya, mesk ipun diselimuti dengan kata-kata diharapkan. Seharusnya Presiden Soekarno sebagai Pangti ABRI yang mengatur apa yang harus dilakukan Soeharto). 

        4. Mayjen TNI Soeharto memberi petunjuk kepada Kolonel KKO Bambang Widjanarko agar berusaha membawa Presiden Soekarno keluar dari Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusumah, karena pasukan yang berada dibawah komando Kostrad akan embersihkan pasukan-pasukan pendukung G30S yang berada di PAU HP sebelum tengah malam 1 Oktober 1965. (Petunjuk 4 ini berarti Soeharto memerintahkan Presiden Soekarno meninggalkan Pangkalan Anggkatan Udara HP, sebelum tengah malam, karena Halim akan diserang. Padahal 
sebelumnya Presiden Soekarno telah memerintahkan Brigjen Supardjo supaya G30S enghentikan operasi militernya dan jangan bergerak tanpa komandonya. Ketaatan pasukan G30S atas perintah lisan Presiden Soekarno itu, dimanfaatkan Soeharto untuk  memukul pasukan G30S. 

        Jelas kiranya bahwa 4 petunjuk Soeharto bagi Presiden Soekarno yang disampaikan melalui Kolonel KKO Bambang Widjanarko adalah bukti yang paling hidup bahwa sejak 1 Oktober 1965 kekuasaan secara de facto sudah berada di tangan jenderal Soeharto. Ini merupakan langkah awal untuk memegang kekuasaan de jure. 

        Mengenai hal ini, Mayjen (purn) Mursjid, Deputi I Panglima AD di masa jenderal Yani kepada Tajuk mengatakan, Saya tetap berpegang bahwa 1 Oktober kudetanya ( Soeharto-pen). Formalnya terjadi pada 11 Maret dengan Supersemar, yang dikoreksi oleh Bung Karno pada tanggal 13 Maret. Dengan kata lain, tanggal 1 Oktober merupakan langkah-langkah kearah tanggal 11 Maret itulah aibnya Soeharto ia ambil kekuasaan dengan paksa. 

        Jadi, G3OS bukanlah pemberontakan PKI, melainkan kudeta Soeharto yang dilakukan secara merayap, mulai dari merebut kekuasaan secara de facto, kemudian baru secara de jure. 
        Karena itu pula lah maka Presiden Soekarno yang tidak pernah merasa diberontaki PKI, di dalam pidatonya pada 21 Desember 1965 mengatakan, Gestok (Gerakan 1 Oktober -pen) harus kita hantam, tapi komunisme tidak bisa, karena ajaran komunisme itu adalah hasil keadaan objektif dalam masyarakat Indonesia seperti halnya nasionalisme dan agama. Nasakom telah kutulis sejak aku berumur 25 tahun dalam tahun 1926. Dan ini akan kupegang teguh sampai aku masuk liang kubur. 

SEPTEMBER 1998? 

        Bila September 1948 adalah provokasi Hatta untuk melaksanakan usul pembasmian kaum merah dari Graham(AS), dan September 1965 adalah kudeta Soeharto, maka September 1998 yang paling tahu ialah DDII ( Dewan Dakwah Islamiyah 1ndonesia) dengan spanduknya itu. Yang jelas selama September 1998 kampanye anti komunis mereka lancarkan dengan berbagai nada ancaman yang bersifat provokasi. 

        Dimulai dengan spanduk Negara Diambang Bahaya. Pemberontakan PKI ke-3 ... September 1998, sampai kepada spanduk-spanduk yang menghujat Forkot. Di antaranya Forkot, Kader-Kader PKI. Dalang Kerusuhan dan Penjarahan, Akibat Forkot Demonstrasi, Dolar Naik, Harga Sembako Naik. Rakyat Tambah Menderita. 
Di samping itu yang menarik ialah spanduk yang mendukung ABRI,  berbunyi Apa pun Yang Terjadi, Kami Tidak Lupa Jasa ABRI Menumpas PKI. 

        Spanduk-spanduk itu agaknya berkaitan dengan makin maraknya aksi-aksi unjukrasa yang meminta agar Habibie turun dari jabatannya sebagai Presiden. Pekan lalu ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Forkot kembali mendatangi gedung DPR. Gerakan Forkot ini ternyata membuat gerah pendukung Habibie. 
        Menteri koperasi Adi Sasono, misalnya, mengancam akan melakukan aksi massa tandingan. Maka disusunlah strategi untuk memojokkan Forkot. Cara yang mereka anggap paling jitu, apalagi kalau bukan mem-PKI-kan. Kampanye anti komunis itu untuk memberi cap kepada para demonstran, yang menentang  Habibie. Sehari sesudah demonstrasi di gedung DPR/MPR muncul aksi massa tandingan yang mengatas namakan gerakan reformasi total anti-anarki (gerak), forum penyelamat reformasi, gerakan reformasi masyarakat banten,  penyaluran 
aspirasi kaum buruh Indonesia dan masyarakat peduli bangsa. Menurut laporan Panji Masyarakat, mereka siap menggerakkan massa Islam untuk mendukung Habibie. 

        Dengan dipergunakan isu agama Islam untuk menanggapi aksi unjuk rasa yang diantaranya menuntut Presiden Habibie turun, maka Keluarga Besar Generasi Muda NU menyatakan keprihatinannya. Menurut mereka tidak ada satu kelompok yang berhak mengatasnamakan Islam sebagai satu-satunya kekuatan yang mewakili umat Islam untuk dihadapkan dengan kekuatan rakyat dan gerakan reformasi lainnya. 

        Kami menolak menggunakan Islam sebagai alat untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Dalam masyarakat yang plural, mayoritas maupun minoritas berhak mendapat perlindungan dan rasa aman. Demikian bunyi pernyataan yang ditanda-tangani pimpinan PP Gerakan Pemuda Ansor, Ikatan Putra NU, Ikatan Putra-putri NU, dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

        Tampaknya dengan spanduknya itu DDII tentu akan mempersiapkan sebuah provokasi seracam Gerakan 30 September sehingga bisa terjadi kerusuhan. Dan bila kerusuhan terjadi, maka segera dapat berteriak, nah itu Pemberontakan PKI. Maling berteriak maling. Karena bila tak sampai terjadi kerusuhan, tentu DDII akan diejek pihak lain yang bermain-main dengan spanduknya. 

        Kemungkinan terjadinya provokasi tersebut memang ada, mengingat seperti yang dikatakan Gus Dur bahwa Oktober nanti akan ada tiga apel besar-besaran dari tiga kelompok. Pertama dari kelompok yang mudah mencap orang lain sebagai PKI. Kedua dari AMNU yang akan melakukan apel akbar dengan massa sekitar 100.000 orang di parkir timur Senayan pada tanggal 11 Oktober. Ketiga kelompok yang ingin menegakkan demokrasi di Indonesia 
secepatnya( Republika, 22/9). 

        Kelompok pertama itulah yang mungkin memainkan peranan penting dalam melancarkan provokasi untuk kerusuhan, yaitu kelompok, yang kata Gus Dur yang mudah mencap orang lain sebagai PKI. 

KESIMPULAN 

        Bertolak dari kenyataan bahwa Peristiwa September 1948 bukanlah pemberontakan PKI, melainkan provokasi Hatta untuk melaksanakan usul Graham (AS) Red Drive Proposal; Peristiwa September 1965 bukan lah pemberontakan PKI melainkan kudeta Soeharto dan apa yang akan terjadi September 1998 yang paling mengetahui dan menentukan ialah DDII dan bukan oleh PKI, maka isi spanduk tersebut jelas bersifat fitnah.

        Sebagai sebuah lembaga dakwah Islam seharusnya mereka tidak berbuat fitnah. Sebab cukup jelas dikatakan dalam Al Quran (A1 Baqarah ayat 217), Alfitnatu akbaru minal qotli (Fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan). 
        Betapa tidak! Apabila fitnah termakan oleh orang akan membawa akibat pertentangan, perpecahan, gontok-gontokan. Apabila bibit-bibit fitnah itu terus tumbuh dalam masyarakat, maka kegelisahan dan kegoncangan akan selalu menyelubungi anggota masyarakat. 

        Seharusnya sebagai lembaga dakwah Islam, DDII senantiasa akan ingat kepada surat A1 Maidah Ayat 8,yang bahasa Indonesianya,  Hai orang-orang yang beriman, hendak lah kamu berdiri karena Allah, menjadi saksi dengan keadilan. Jangan lah kamu tertarik karena kebencianmu kepada satu kaum, sehingga kamu tidak berlaku adil. Berlaku adil lah, karena keadilan itu lebih dekat kepada taqwa dan takut lah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. 

        Memfitnah adalah suatu perbuatan yang tidak adil!*** 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++