BILL LIDDLE TENTANG POLITIK PASKA PEMILU (5/6)

Kalau tentang ekonomi Pak Bill percaya, "Pembangunan ekonomi Indonesia sudah
berhasil. Bukan hanya pada pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun tapi juga
dalam distribusi." Kalau soal demokrasinya, "Kalau kita ambil kedua segi ini,
yaitu tentara yang kuat dan masyarakat yang lemah, ya sulit untuk melihat
kemungkinan adanya demokratisasi dalam waktu pendek." Tentang korupsi,
"Sekarang pejabat-pejabat tinggi tidak tahu malu dalam memupuk kekayaan
pribadi. Mereka mengotori nama baik dari kapitalisme itu sendiri."

PEMBANGUNAN DAN DEMOKRASI
T: Selama bulan Juli-Agustus ini ada beberapa tulisan panjang dalam media
luar negeri. The Economist (26 Juli) mengajukan analisa yang optimis.
Sedangkan makalah di Foreign Affairs (Juli/Ags) itu nadanya pesimis.

J: Saya tidak begitu sependapat dengan Anda. Dan saya tidak mendapat kesan
ada perbedaan tajam antara keduanya, karena kedua-duanya pesimis. Saya
sendiri agak bosan membaca keduanya sebab saya tidak melihat sesuatu yang
baru. Saya merasa mereka terperangkap oleh dua dorongan. Para penulis di
Barat pada umumnya berharap agar Indonesia lebih demokratis sebagaimana
pendapat kebanyakan orang Indonesia pada umumnya.

Saya bukannya mau mempertentangkan Indonesia dan Barat. Pemerintah Indonesia
tentunya tidak menghendaki demokrasi tetapi banyak orang Indonesia yang
mengharapkan demokrasi. Dan para pengamat Barat, termasuk saya, juga
mengharapkan demokrasi. Kalau kami menulis, kami tidak bisa melihat suatu
cara atau proses dalam jangka pendek di mana ada kemungkinan Indonesia bisa
demokrasi. Itu juga bisa saya lihat dalam tulisan Schwarz maupun The Economist.

Mereka mencoba menganalisa masyarakat yang berpolitik di Indonesia, mencari
kekuatan-kekuatan politik yang bisa menandingi pemerintah sekarang, khususnya
tentara. Dan mereka tidak melihat itu ada. Mereka mencari di kelas menengah,
di buruh, di Islam, dan di mana-mana. Namun mereka tidak menemukan adanya
kekuatan yang cukup besar dan bersatu untuk melawan pemerintah. Jadi pada
akhirnya kedua-duanya pesimis. Kalau kita mengharapkan demokrasi ya bakal
tidak dilihat, mereka tidak melihat adanya kekuatan dari masyarakat yang
dapat diandalkan untuk menandingi kekuatan pemerintah saat ini. Dalam hal ini
harus juga dibicarakan kekuatan pemerintah sendiri, dalam hal ini tentunya
tentara.

Perangkap atau dorongan yang kedua, kedua penulis tersebut melihat tentara
itu cukup kuat, utuh bersatu, dlsb. Sayapun setuju dengan pendapat itu. Jadi
kalau kita ambil kedua segi ini, yaitu tentara yang kuat dan masyarkat yang
lemah, ya sulit untuk melihat kemungkinan adanya demokratisasi dalam waktu
pendek. Saya kira itu seperti pendapat Goenawan Mohamad umpamanya, kenapa dia
sering di depresi, adalah itu.

T: Sari pikiran The Econimist itu adalah, "Kebijakan ekonomi sudah benar,
landasannya sudah kokoh. Tetapi bakal ada perubahan politik." Setuju?

J: Dalam hal ini saya akan berbicara tentang dua hal. Saya memang sudah lama
sependapat dengan para ekonom seperti Hall Hill umpamanya, yang mengatakan
bahwa pembangunan ekonomi Indonesia sudah berhasil. Bukan hanya pada
pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun tapi juga dalam distribusi. Kita
semua bisa lihat di Indonesia bahwa sejumlah orang terlihat sangat kaya dan
masih banyak yang miskin. Dan itu dipakai oleh orang Indonesia sendiri dan
banyak pengamat ekonomi di Indonesia untuk mengatakan bahwa ada kesenjangan
ekonomi yang luar biasa dan kebijakan ekonomi Orba tidak berhasil, dsb.
Tetapi kalau dilihat pada tingkat internasional, dibandingkan dengan Nigeria,
umpamanya, atau negara seperti India. Yang terjadi di Indonesia adalah
penciptaan kekayaan baru atau pendapatan baru atau pertumbuhan, di mana
sebagian dari pertumbuhan itu memang dibagikan kepada masyarakat.

Jadi kalau dilihat dari angka Gini umpamanya, Indonesia jauh lebih bagus
dibandingkan dengan seluruh dunia ketiga lainnya.  Dibandingkan dengan
keadaan 20 tahun yang lalu, pada suatu desa di Yogya yang saya tinggali,
keadaan sekarang jauh berbeda. Itu bukan berarti tidak ada kemiskinan di desa
itu, tetapi kelas menengah di desa itu jauh lebih makmur dari dulu. Itu
jelas.

Jadi kalau kita berbicara tentang ekonomi makro ini, saya setuju dengan orang
kanan atau orang liberal, ekonom seperti Hall Hill itu. Saya setuju dengan
mereka, pada intinya. Itupun tidak berarti juga saya setuju 100% dengan
pendekatan pasar. Karena pasar tidak selalu dapat diandalkan dan pemerintah
harus memainkan peranan. Lihat di Amerika atau di Eropa, kan pasar tidak
selalu diandalkan?  Itu jelas. Saya bukan idiolog pasar. Tapi kebijakan
ekonomi yang berdasarkan pasar memang ada hasilnya.

Yang kedua, kekayaan pribadi segelintir pemimpin negara atau penguasa yang
belakang ini sangat menonjol. Dan ini cenderung men-delegitimasi kebijakan
ekonomi pasar. Jadi seakan-akan pemerintah menjalankan ekonomi pasar ini
untuk memperkaya diri sendiri. Seperti kita lihat dengan Mobnas, misalnya.
Saya belum mempunyai kesimpulan yang pasti mengenai ini, tapi saya melihat
masalah ini dalam waktu belakangan ini sudah melampaui batas.

T: Bukankah bagian yang pertama tadi dapat digunakan sebagai alat legitimasi
untuk memupuk kekayaan.

J: Iya, betul. Sebagian itu benar, seperti dikatakan oleh Hall Hill itu
memang benar kalau pemerintahan Suharto itu berhasil kalau saya bandingkan
dengan pemerintahan Sukarno yang tidak ada pembangunan sama sekali. Tetapi
sekarang pejabat-pejabat tinggi tidak tahu malu dalam memupuk kekayaan
pribadi. Mereka mengotori nama baik dari kapitalisme itu sendiri. Jadi
mempersulit pemerintah Indonesia di masa depan untuk meneruskan kebijakan
pro-pasar.

T: Bagaimana implikasi korupsi untuk ekonomi pro-pasar?

J: Jadi lebih sulit untuk mempertahankan kebijakan ekonomi pasar di masa
depan.

T: Tapi itu kan kemungkinan jangka panjang. Bagaimana untuk jangka pendeknya?

J: Tidak ada perubahan.

ANGSA TERBANG
T: Bagaimana kalau dibanding dengan negara-negara Asia Tenggara dan Timur?

J: Pada awalnya pemerintah Orba mengambil kebijakan ekonomi yang baik. Oleh
karena itu Indonesia sudah menjadi bagian dari formasi "Angsa Terbang" di
Asia Timur, dengan Jepang sebagai "Angsa" terdepan. Saya lihat sejak tahun
70-an Indonesia masuk dalam formasi ini. Justru Pilipina yang di luar formasi
itu selama lebih dari satu dasa warsa terakhir di bawah pemerintahan Marcos.
Meskipun sebelumnya Pilipina sudah di depan dan diramalkan akan maju dengan
cepat. Tapi itu tidak terjadi karena pimpinan politik yang tidak becus dan
korupsi yang luar biasa. Korupsi di Pilipina itu sangat menganggu ekonomi
pro-pasar.

Kalau dibandingkan dengan Indonesia sekarang memang sudah ada tanda-tanda
seperti itu. Misalnya dengan adanya Mobnas. Tapi tidak seburuk di Pilipina,
karena di Indonesia masih ada pertumbuhan tinggi, masih dapat dukungan yang
kuat dari Bank Dunia, dsb. Pilipina pada tahun 70-an dan 80-an tidak didukung
seperti itu.

T: Dukungan dari lembaga-lembaga dunia itu kurang?

J: Kurang sekali. Karena Marcos tidak mengindahkan saran-saran dari
penasehat-penasehat ekonominya pada saat itu. Tapi Suharto tidak separah itu.

Kembali ke perbandingan dengan Asia Timur. Pejabat-pejabat di Malaysia,
Singapura dan Indonesia selalu mengatakan ada politik khas di Asia Timur,
yang mereka tidak bilang 'otoriter.' Biasanya mereka bilang "Asian value",
nilai-nilai Asia. Tapi yang lebih penting diamati pada pola Asia Timur ini
adalah bahwa pembangunan ekonomi membuka kemungkinan untuk demokratisasi.
Jadi kalau kita lihat bukan ke Malaysia atau Singapura tapi ke utara sedikit,
yaitu ke Muangthai, atau lebih tepatnya Taiwan dan Korea, di sana proses
demokratisasi lebih berjalan. Apalagi di Jepang yang sudah lama  demokrasi.
Tentu saja demokrasi ala Timur dengan satu partai saja. Tapi benar-benar
demokrasi. Jadi kalau kita bicara pola Asia Timur, di situ ada proses demokratisasi
 (bersambung-6/6).