BILL LIDDLE TENTANG POLITIK PASKA PEMILU (4/6)

Yang Pak Bill harapkan, "Suatu kapitalisme di mana banyak kelompok di
masyarakat mendapat sumber daya ekonomi yang bisa mereka gunakan untuk
berpolitik." Dia lihat contoh nyatanya, "Yang kita lihat di Korea dan Taiwan
adalah dasar ekonomi kapitalis yang kuat." Bagaimana jalan menuju ke sana,
"Sebaiknya aktivis pro-demokrasi mulai memikirkan bagaimana supaya mereka
bisa membentuk koalisi yang besar." Tentang politik kiri, "Saya sendiri
percaya bahwa di masa depan, kalau Indonesia mau menjadi negara maju, harus
ada juga sayap kiri. Tapi sayap kiri yang bagaimana?" Kritiknya untuk PRD,
"Mereka menggunakan simbol-simbol yang menurut saya sudah usang."
Penghargaannya, "Mereka adalah anak muda yang mempunyai moralitas tinggi."

POLITIK PERUBAHAN
T: Di Cina ada 900 ribu desa tempat tinggal tiga perempat penduduk Cina.
Sejak tahun 88, lebih dari 80% dari desa itu memilih kepala desa dan pengurus
desanya dengan demokratis. Tahun ini 95% kepala desa dan pengurus desa
dipilih dengan demokratis juga.  Berita ini ditulis dalam The Economist 22
Nov 1996. Dikatakan bahwa "village democratization has flowed from the
economic reform." Pertanyaan kami, mengapa gejala keterkaitan antara
perkembangan ekonomi dan demokratisasi ini tidak terlihat dalam 30 tahun
perkembangan rejim Orba? Atau memang setelah 30 tahun ekonomi tumbuh diatas
6%, tapi politiknya tidak makin demokratis? Di Jakarta ada guyonan yang
bilang bahwa, "Kalau soal ekonomi kita sudah masuk mall, tapi politiknya
masih di Jurassik Park."

J: Bagus juga, dan saya kira ada benarnya. Saya juga tidak tahu jawabnya.
Pertanyaan itu sangat sulit. Mungkin salah satu alasannya karena banyaknya
suku bangsa di Indonesia. Pemerintah pusat takut sekali pada gerakan
separatis di daerah sehingga mereka merasa harus tetap berkuasa secara penuh
ditingkat lokal.

T: Tapi Cina juga sangat plural masyarakatnya. India juga begitu. Yang
menarik di Cina itu demokrasinya mulai dari bawah, dari masyarakat di
pedesaan.

J: Ya, memang. Demokrasi di India memang dibangun atas dasar kepercayaan
lokal, kegiatan politik lokal. I don't know. Anda memang benar. Dan juga di
Taiwan jangan lupa pada tahun 70-an dan 80-an, ketika pemerintah pusat di
Taipei masih keras di tingkat lokal, ada partai lain yang boleh ikut
bersaing. Menurut pendapat saya itu merupakan dasar yang sangat kokoh untuk
demokratisasi yang sekarang berlaku di situ. Sebab ada latihan untuk
demokrasi.

T: Singapura masyarakatnya lebih homogen, tetapi demokrasi tidak ada.

J: Singapura sulit untuk dipakai sebagai contoh. Itu kan cuma kota yang
dikuasai oleh seorang pemimpin yang berdisiplin.

T: Kalau kembali ke pemikiran Pak Bill 10 tahun lalu bahwa demokratisasi
politik hanya bisa lewat liberalisasi ekonomi, apakah bisa dipertahankan
pemikiran itu.

J: Saya kira bukan itu pendapat saya, meskipun saya barusan bilang "No
bourgeoisie, no democracy." Di India sebetulnya mereka punya borjuasi juga,
dan asli lagi. Tidak ada "masalah Cina" di India. Saya kira di Gatra pernah
dikatakan bahwa saya berpendapat cuma dengan pembangunan ekonomi bisa menjadi
demokratis. Sebetulnya bukan itu pendapat saya. Pendapat saya adalah bahwa
itu merupakan suatu model, suatu contoh yang kita lihat, yang memang jalan
dengan baik di Asia Timur.

Yang kita lihat di Korea dan Taiwan adalah dasar ekonomi kapitalis yang kuat.
Yang saya maksudkan tentu saja bukan hirarki di mana beberapa pengusaha
konglomerat di atas menguasai semua. Tetapi suatu kapitalisme di mana banyak
kelompok di masyarakat mendapat sumber daya ekonomi yang bisa mereka gunakan
untuk berpolitik. Seperti di Muangthai misalnya pada tahun 70-an yang
berakhir dengan demokratisasi pada tahun 80-an. Itu saja yang saya lihat. Itu
salah satu jalan menuju demokratisasi yang sudah berhasil di beberapa negara
di Asia Timur. Jadi saya melihat itu sebagai suatu kemungkinan di Indonesia.
Tapi saya bersedia menerima kemungkinan lain.

T: Selama mengamati masa kampanye yang lalu mereka yang menginginkan
perubahan semakin sadar bahwa agenda pembaharuan dalam bidang politik,
ekonomi, militer, hukum, maupun gerakan masyarakat dalam lapisan akar rumput,
itu harus dijalankan berbarengan. Tidak mungkin bisa jalan sendiri-sendiri.
Menurut Pak Bill sendiri, apa agenda perubahan yang paling utama dan yang
harus menjadi prioritas aktifis pro-demokrasi?

J: Ketika membaca pertanyaan ini saya berpikir-pikir dan saya tidak tahu
bagaimana harus menjawabnya. Seandainya kalau ada kesempatan untuk membentuk
partai lagi di Indonesia dalam suasana yang agak bebas, saya kuatir bahwa
partai-partai yang terbentuk itu akan bersifat banyak, seperti tahun-tahun
50-an. Umpamanya kelompok politik Islam, saya tidak melihat mereka bisa
bersatu. Mereka paling sedikit akan membentuk dua partai, ya partai seperti
Masyumi dan NU dulu. Dan mungkin akan ada beberapa usaha dari tokoh-tokoh
umpamanya tokoh ICMI dsb. untuk membentuk partai sendiri. Bisa juga PRD
menjadi dasar dari sebuah partai kiri yang baru.

Jadi saya melihat, seakan-akan setelah 40 tahun belum banyak perubahan dalam
masyarakat Indonesia. Kalau itu yang terjadi, banyak sekali partai politik
dan tidak ada yang bakal mendapat dukungan lebih dari 20 persen, bagi saya
itu adalah resep untuk instabilitas. Jadi saya kira saya setuju dengan
pendapat bahwa sebaiknya aktifis pro-demokrasi mulai memikirkan bagaimana
supaya mereka bisa membentuk koalisi yang besar. Umpamanya dengan melihat
model di India tadi. Partai Kongres itu mencakup banyak kepentingan di dalam
masyarakat. Apakah kita bisa lihat umpamanya kerja sama antara Megawati
dengan Gus Dur dan sesudah itu Mega-Bintang sebagai suatu tanda menuju kepada
kerjasama yang lebih dalam di masa depan? Saya kira hal seperti ini yang
sangat diperlukan.

T: Kalau anak-anak muda PRD itu bilang bahwa yang paling penting
diperjuangkan adalah mencabut Dwifungsi ABRI dan 5 Undang-undang politik.
Karena menurut mereka dua hal itu yang membuat sistim politik jadi bobrok.

J: Terlalu pagi untuk membicarakan pencabutan Dwifungsi. Memang pada akhirnya
di dalam sebuah negara modern, tentara harus berfungsi sebagai tentara. Tapi
Indonesia masih cukup jauh dari tahap itu. Tentara masih akan bersikeras
bahwa mereka harus memainkan peran Dwi Fungsi, dan mereka tidak bisa dilawan.

T: Jadi menurut Pak Bill merintis koalisi itu sangat diperlukan dalam
perjuangan demokrasi sekarang ini?

J: Mungkin kita lebih baik berbicara mengenai Gus Dur dan Megawati. Itu kan
rencana mereka dulu. Saya pernah bicara dengan orang PDI khusus mengenai
masalah itu, dan memang mereka punya rencana untuk membuat koalisi yang cukup
besar, dengan unsur kiri juga, bukan cuma PDI-Megawati. Mereka mau membuat
koalisi besar yang mungkin bisa menjadi benih dari, katakanlah "Partai Rakyat
Progresif" ya, saya pernah memberi nama itu kepada partai kedua. Nah,
bagaimana kalau yang lain-lain, yang lebih konservatif itu, bergabung dengan
Golkar sebagai intinya, menjadi "Partai Pro-Pasar Bebas" misalnya. Lalu
koalisi Mega dan Gus Dur sebagai partai yang meragukan kebijakan yang
terlampau berfihak kepada pasar. Itu kan salah satu kemungkinan.

T: Tapi kan sudah terbukti digebug sama tentara 27 Juli tahun lalu?

J: Ya...ya...yach!

T: Jadinya mesti kembali lagi ke analisa PRD yang bilang bahwa masalahnya
adalah Dwifungsi ABRI dan 5-Undang-undang Politik.

J: Tapi menurut saya itu jalan buntu. Mereka kan juga kena undang-undang
subersiv. Perlawanan seperti itu tidak akan membawa hasil juga. Apalagi --
sebenarnya ini masalah lain yang bisa didiskusikan pada kesempatan lain --
karena simbol-simbol yang dipakai oleh PRD itu menurut saya terlalu dekat
kepada PKI. Saya bukannya mencap mereka PKI, ya. Tapi mereka menggunakan
simbol-simbol yang menurut saya sudah usang.

Di seluruh dunia simbol-simbol itu tidak bermanfaat lagi. Seperti "class
consciousness" dsb yang saya baca dalam program awal mereka. Penggunaan
simbol seperti itu kan menciptakan perlawanan bukan cuma dari ABRI, tapi juga
dari kelas menengah di seluruh Indonesia yang takut terhadap bangkitnya
kembali komunisme di Indonesia. Saya sendiri percaya bahwa di masa depan,
kalau Indonesia mau menjadi negara maju, harus ada juga sayap kiri. Tapi
sayap kiri yang bagaimana? Kalau sekarang ini kan tidak ada sayap kiri.

T: Simbol mana yang menurut Pak Bill dekat dengan simbol PKI?

J: Sekarang tidak ada di depan saya. Tapi dalam manifestonya tahun lalu
mereka mengundang Pram dan mereka menyatakan bahwa mereka berdiri sebagai
partai. Saya membaca manifesto mereka dan saya sangat teringat kepada PKI,
kepada kata-kata dan gaya politik PKI. Jangan lupa saya datang ke Indonesia
pada tahun 62 sampai 64 dan lalu tinggal di Pematang Siantar di mana PKI,
SOBSI, BTI itu aktif sekali. Komunisme di mana-mana di dunia atau Marxisme
yang memobilisir rakyat untuk melawan kapitalisme, itu kan sudah kedaluwarsa
di mana-mana!

Tapi itu tidak berarti bahwa rakyat miskin di desa atau buruh di Jabotabek
yang mendapat gaji 2 dolar per hari tidak harus dibela atau tidak harus
diberi hak untuk membuat organisasi politik yang memperjuangkan kepentingan
mereka. Organisasi seperti itu di manapun juga di negara modern harus ada.
Tapi dengan cara bagaimana? Itu yang menjadi masalah. Dan cara PRD itu
bagaimana juga akan mengalami jalan buntu seperti yang kita lihat sekarang.
Sebagian orang ABRI itu mengatakan mereka menggunakan simbol simbol PKI untuk
menghantam PDI. Itu juga jelas. Tapi saya yakin bahwa ada sementara orang
ABRI juga percaya bahwa ini kebangkitan PKI.

T: Paling tidak Syarwan Hamid lah yang percaya itu.

J: Ha ....ha ....ha! Saya tidak tahu kalau Syarwan Hamid. Ya, tapi ini kan
soal taktik saja bagaimana kita membela rakyat.

T: Kalau soal ngundang Pram itu kan karena mereka lagi pesta, pak? Kalau mau
bikin pesta Kedutaan Amerika juga ngundang Pak Pram.Yang saya tahu, kalau
anak-anak muda itu ditanya, tidak ada yang percaya bahwa PRD itu komunis.

J: O, saya juga tidak percaya bahwa PRD itu komunis.

T: Ini kan propaganda pemerintah untuk menakut-nakuti rakyat?

J: Ya ...ya! Tapi nanti kita jadinya memperdebatkan kata-kata yang
dipergunakan oleh PRD sendiri.

T: Bahwa mereka nggak kreatif dengan simbol itu saya setuju! Bahwa mereka
harus belajar ramah itu saya kira banyak juga yang setuju. Karena mereka
ngomongnya galak banget. Mereka nggak pinter membujuk. Mungkin ini
cowok-cowok yang belum punya cewek. Untuk bisa menarik hati masyarakat itu
mereka mesti lebih ramah.

J: Nah, itu satu dimensi, galak dan ramah.  Tapi ada juga dimensi teori.
Mereka menggunakan teori Marx.

T: Ya, tapi Sukarno juga.

J: Betul, dan Sukarno juga salah. Saya kan percaya bahwa pada akhirnya
kapitalisme itu baik, meskipun banyak masalahnya. PRD percaya bahwa
kapitalisme itu jelek.

T: Wah, diskusi ini bisa nggak kelar satu semester, pak!

J: Dan memang saya tidak mau mempersulit mereka. Sebab mereka adalah anak
muda yang mempunyai moralitas tinggi.

T: Hukuman yang dijatuhkan kepada mereka itu kan biadab?

J: Ya. Memang biadab sekali 

(bersambung-5/6).