BILL LIDDLE TENTANG POLITIK PASKA PEMILU (1/6) 

Tentang kemenangan Golkar,  Ada sebuah struktur yang sangat besar dan sangat menyeluruh yang sampai pada akar masyarakat. Struktur itu yang menekan masyarakat untuk memilih Golkar. 
Kecurangan itu memang masalah, tapi bukan masalah pokok. Yang lebih penting, Kalau saya mengatakan bahwa pemilu di Indonesia tidak demokratis, kita harus mulai dengan sistim kepartaian yang dipaksakan. Tentang meluasnya perlawanan masyarakat, Bukan cuma Presiden Suharto tapi juga ABRI yang tidak bisa menguasai secara penuh keadaan seperti ini. 
Karena itu memang mereka harus mulai takut. 

PEMILU-97 
T: hasil akhir pemilu 97: Golkar 74%, PPP 23% dan PDI 3%.  Menurut Pak Bill, apa artinya angka-angka ini?  Apakah memang ini menunjukkan kemauan rakyat? 

J: Saya jawab spontan saja, tanpa banyak persiapan. Saya kira, suatu angka di mana Golkar mencapai 74% itu tidak bisa mencerminkan kemauan rakyat secara sempurna.  
Saya kira kita harus kembali ke tahun 1971 dan semua hal yang dilakukan oleh pemerintah dan  BRI dibelakang pemerintah pada waktu itu -- dan pada setiap pemilu sesudah itu. 
Pertama, adalah bahwa banyak manipulasi, banyak rekayasa yang terjadi setiap pemilu, dan itulah  yang menghasilkan 74% untuk Golkar tahun ini. Itu pertama. Tapi kalau kita lihat suara yang  diberikan kepada PPP dan PDI, saya kira memang ada sesuatu yang menarik tahun ini. 
Dan itu adalah dampak Megawati. Saya kira kita bisa lihat itu pada kenaikan suara pada PPP dan penurunan suara pada PDI. 

POLITIK BIROKRASI 

T: Ini pertanyaan susulan, pak. Artikelnya baru saja kita dapat. Asian Wall Street Journal Weekly 2 Juni lalu bilang bahwa, political analyst point out that using parlementary vote as a referendum on the popularity of Mr Soeharto and his governtment has several major flaw. Lalu disebutkan sebabnya adalah karena Golkar itu partainya birokrasi, jadi semua pegawai negeri dan  keluarganya harus memilih Golkar. 
Analisa ini sangat menekankan faktor birokrasi ini. Apa Pak Bill setuju? 

J: Saya kira terlalu sempit mengatakan itu. Pada setiap pemilu bukan saja para pegawai negeri itu diharuskan memilih Golkar. Tapi mereka juga diharuskan untuk membujuk masyarakat di desa-desa dan di kampung-kampung untuk memilih Golkar juga. Jadi ada sebuah struktur yang sangat besar dan sangat menyeluruh yang sampai pada akar masyarakat. Struktur itu yang menekan masyarakat untuk memilih Golkar. 

T: Setelah protes di Madura, pencoblosan diulangi lagi. Jadi kecurangan itu memang ada, diprotes, terbukti dan harus diakui. Bagaimana tanggapan Pak Bill tentang kecurangan-kecurangan selama pemilu? 

J: Mungkin saya terlalu jauh dari tempat untuk punya komentar yang berbobot. 
Kalau saya menilai pemilu-pemilu sejak tahun 1971, memang ada kecurangan, selalu. 
Pemilu Orba pertama saya lihat sendiri dari desa di Kulonprogo pada tahun 1971. 
Dari dekat saya melihat memang ada masalah. Tetapi pada setiap pemilu sesudahnya, sejauh bisa saya amati, tidak banyak kecurangan. Tentu saja setiap pemilu ada tekanan yang sangat kuat, yang sangat keras dari atas pada pegawai-pegawai di bawah. Kalau pegawai-pegawai di bawah itu tidak memenuhi jatahnya, akibatnya itu memang berat bagi mereka. Jadi pasti ada kecurangan. 
Tapi saya tidak melihat kecurangan sebagai suatu masalah yang besar. Tidak di situ. 
Tentu saja saya berpendapat bahwa pemilu Orde Baru bukan pemilu yang demokratis. 
Tapi saya kira masalah yang pokok bukan di situ. 

POLITIK KEPARTAIAN 

T: Apa masalah pokoknya? 

J: Kalau saya mengatakan bahwa pemilu di Indonesia tidak demokratis, kita  harus mulai dengan sistim kepartaian yang dipaksakan. Dua partai, PDI dan PPP, adalah partai yang dibentuk atas kehendak pemerintah, bukan atas kehendak anggota mereka, atau kehendak organisasi-organisasi 
yang disatukan. Jadi sebaiknya kita mulai dari sana. Sesudah itu setiap kali ada kongres partai, ya pemerintah yang menentukan siapa yang menjadi pengurus partai. 
Jadi ini bukan sistim kepartaian yang demokratis. 

T: Akar masalahnya adalah sistim kepartaian Orba itu? 

J: Bukan pemilunya sendiri yang bermasalah. Tetapi seluruh sistim yang mengharuskan para pemilih memilih di antara tiga partai itu, tentu saja dengan jauh lebih banyak fasilitas yang diberikan kepada Golkar dari pada dua partai lainnya. Nah, misalnya dengan konsep massa mengambang itu Golkar selalu mendapatkan fasilitas sampai ke desa-desa, tapi dua partai tidak. 

MELUASNYA PERLAWANAN 

T: Korban yang meninggal sampai hari ini sekitar 250, jauh lebih besar dibandingkan pemilu-92 yang korbannya 13 orang. Apa artinya ini buat Pak Bill? 

J: Ini juga sangat sulit untuk memberikan jawaban yang dapat diandalkan.
Saya memang melihat gejala pada pemilu ini, yang tidak ada pada pemilu-pemilu sebelumnya, yaitu semacam intensitas orang yang bersedia melawan pemerintah atau berbuat sesuka hati mereka. Jadi meskipun arak-arakan itu dilarang, umpamanya, para pemuda yang bergabung dengan dua partai itu, khususnya dengan PPP, mereka masih mau, masih bersedia turun ke jalan. Meskipun mereka harus melawan polisi dan ABRI. Dan itu kan merupakan gejala yang agak baru dan sulit sekali dimengerti. 

T: Gejala agak baru, artinya? 

J: Kalau dulu korban itu sebagian besar disebabkan oleh intensitas kampanye itu seperti arak-arakan, pemuda yang naik sepeda motor tanpa disiplin.
Atau pertikaian antara Golkar dan PPP. Hal-hal seperti itu diantara kontestan, dan dari ABRI atau polisi dengan kontestan meningkat dalam pemilu ini. Dan saya kira alasannya adalah lebih banyak rakyat yang bersedia melawan pemerintah. 

T: Mengapa? 

J: Nah, itu yang sulit bagi saya untuk menjawab.  Ada orang yang mengatakan bahwa khususnya pada awalnya kejadian itu banyak disebabkan oleh para pemuda yang sebenarnya tidak begitu berpolitik. Ya mereka cuma ingin berhura-hura, tapi sesudah itu menjadi lebih politis sifatnya. Saya tidak ada di sana, jadi sulit sekali menilai bagaimana konflik antara polisi dengan pemuda partai, atau antara para pengikut PPP dan pengikut Golkar. Maaf ya, ini memang bukan jawaban yang baik. 

T: Apakah bukan karena ketakutan itu sudah hilang? 
 
 

J: Ya, memang ada juga yang mengatakan bahwa ketakutan hilang. Dan memang kesan saya juga ketakutan itu hilang. Meskipun pemerintah dan ABRI mencoba menakut-nakuti masyarakat lebih daripada sebelumnya. Seakan-akan ada spiral kekerasan, yang lebih tinggi suhunya dibandingkan dengan 5 tahun lalu, atau kalau dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. 

T: Ini pandangan yang agak lain.  Sistim politik Orde Baru itu kan dibangun atas ketakutan, atas pembunuhan massal yang ratusan ribu orang itu. 

J: Ya. 

T: Orang tidak berani melawan rejim selama 30 tahun karena mereka takut betul-betul.  Tapi sekarang dua pertiga penduduk Indonesia sudah tidak tahu apa yang terjadi tahun 65. Mereka lahir setelah pembunuhan massal itu.
Kalau ketakutan hilang, bukankah sistim politiknya juga harus berubah? 

J: Itu ide yang baru. Saya harus pikir dulu bagaimana pendapat saya mengenai hal ini. Kalau kita kembali ke pemilu-71, yang saya lihat di desa saya di Kulon Progo adalah bahwa orang takut pada pemerintah dan ABRI sebab masih dekat waktunya dengan pembunuhan tahun 66. Tapi kita bisa mengatakan juga bahwa tahun 92 atau 87 atau 82 itu perasaan takut sudah jauh berkurang ketimbang tahun 71. Pendapat saya, seakan-akan perasaan ketakutan itu, yang ada hubungan dengan G30S, sudah lama hilang. Bukan sesuatu yang baru pada pemilu tahun ini. 

T: Jadi sebelum pemilu ini ketakutannya pada siapa kalau bukan terhadap pembunuhan itu dan kekerasan ABRI sesudahnya? 

J: Maksud saya tadi banyak anggota masyarakat yang takut pada pemerintah dan ABRI oleh karena mereka masih ingat apa yang terjadi pada tahun 66-67. 
Sesudah itu perasaan takut itu sudah berkurang pada pemilu berikutnya.
Waktu pemilu-77, sudah berkurang, seingat saya. Jadi agak sulit membuat analisa tentang pemilu 97 yang mengatakan seakan-akan baru sekarang masyarakat tidak takut lagi pada pemerintah.  Itu yang saya maksudkan. 

T: Tapi intensitas perlawanannya lebih besar dan lebih meluas sekarang?
Itu yang kita lihat selama kampanye lalu. Gimana memahaminya? 

J: Ya memang saya akui sejauh yang bisa saya amati dari sini. Memang seakan-akan kesediaan masyarakat untuk melawan pemerintah hari ini, dibandingkan dengan sebelumnya, itu jauh lebih besar. Mungkin salah satu faktor adalah kejadian 27 Juli tahun lalu. Bukan cuma PRD, tapi anggota PDI atau anggota PNI dari sayap Megawati yang merasa sangat kecewa, sangat marah kepada pemerintah sesudah kejadian 27 Juli itu.  Sangat sulit bagi saya untuk menganalisa ini, tapi mungkin kita bisa mengatakan bahwa perlawanan masyarakat mulai dari situ. Pertama kekerasan dilakukan oleh pemerintah. Lalu dilawan oleh anggota partai yang menjadi marah, dan sesudah itu mereka tidak takut lagi kepada pemerintah. 

T: Peristiwa 27 Juli itu cuma di Jakarta. Tapi perlawanan sekarang itu sampai ke desa-desa. Dan bukan cuma di Jawa tetapi juga di Sumatra dan Kalimantan. Apakah karena kemarahan sudah sampai pada suatu titik yang tidak bisa takut lagi atau bagaimana? 

J: Saya mengatakan bahwa suasana ketakutan yang ada hubungannya dengan G30S sudah lama tidak ada lagi. Jadi jangan dikaitkan dengan itu. Analisa saya tentang pemilu 71 adalah bahwa masih banyak penekanan, banyak kekerasan, yang langsung dari pegawai -- dan dibelakangnya ABRI -- terhadap masyarakat. 
Masyarakat pada tahun 71 itu tidak tahu apa yang diharapkan, diinginkan dari mereka, dan juga mereka masih merasakan suasana G30S itu. Tapi sesudah itu kesan saya masyarakat sudah mulai mengerti bahwa mereka harus memilih Golkar. Mereka diharuskan oleh pemerintah untuk memilih Golkar. Jadi hubungan antara kekerasan dan pilihan itu sudah menjadi sangat longgar mulai 77.
Ini bukan lagi masalah ketakutan, ini sudah menjadi kebiasaan didalam Orde Baru. Dan itu yang dilanjutkan sampai sekarang ini. Termasuk pemilu sekarang ini dengan 74% itu kan? Itu masih berarti bahwa banyak orang -- bukan cuma semua pegawai negeri itu, tetapi juga banyak rakyat
biasa -- yang memilih Golkar. Dan saya kira mereka memilih Golkar sebagian besar bukan karena takut, dalam pengertian langsung takut. Tetapi sebab mereka merasa, ya begitulah kuajiban mereka di dalam Orde Baru. Memang kuajiban itu bukan kata yang bagus, ya. Tapi itu yang diharapkan dari mereka. 

T: The Economist tanggal 7 Juni antara lain menyimpulkan bahwa meluasnya perlawanan dalam pemilu 97 ini should serve as a warning to President Soeharto that he is no longer fully in control of events. Setuju? 

J: Ya, begitu juga kesan saya. Dan kita harus lihat dalam konteks yang lebih luas dari pemilu. Kita kembali lagi ke Peristiwa 27 Juli dan sesudah itu ada Situbondo, Tasikmalaya dan Pontianak. Yang terjadi di tempat-tempat itu adalah hal-hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Apalagi terjadinya  hampir bersamaan. Di seluruh Indonesia, termasuk di Aceh, di Timtim, di Irian, hampir sekaligus terjadi perlawanan terhadap pemerintah. Saya kira itu berarti bahwa bukan cuma Presiden Suharto tapi juga ABRI yang tidak bisa menguasai secara penuh keadaan seperti ini. Karena itu memang mereka harus mulai takut.  Dan ada buktinya dengan adanya pembentukan posko-posko itu  sebelum pemilu. Saya melihat pembentukan posko pada waktu itu ada hubungan dengan gejala ini. Sebab saya kan selama ini mempunyai analisa bahwa Orde Baru itu jauh lebih kuat daripada lawannya. Kita lihat siapa lawannya dalam masyarakat Indonesia? Hampir tidak ada! Tetapi kalau ada perlawanan yang tidak berencana seperti ini, seperti yang terjadi di Situbondo, dan itu terjadi sekaligus di banyak tempat, ABRI tidak bisa mengatasi percikan-percikan api sebanyak itu 

(bersambung-2/6).