10 Januari 1966
Demonstrasi Pemuda Kontra Revolusioner Menyerbu Deparlu

Di bagian di muka telah saya ceritakan bagaimana kesubukan saya, pergi ke Tokyo mendadak, untuk mengirimkan surat penting dari Presiden Sukarno yang harus secepatnya disampaikan ke tangan Fidel Castro di Havana, lalu saya mengirimkan anak saya sendiri, mahasiswa perkapalan di Tokyo (kemudian Osaka), Dias Hanggayudha, ke Havana untuk menyerahkan surat tersebut kepada ibunya, Sukendah Hanafi, agar dengan pertolongan Señora Silya Sanchez, disampaikan langsung ke tangan Fidel Castro. Señora Silya Sanchez adalah kawan seperjuangan Fidel sejak zaman puncak gunung Pico Turcuino dan sekarang menjabat Sekretarisnya yang terpercaya. Saya tidak mau menggunakan saluran Deparlu untuk kepentingan surat tersebut. Ada cerita sampingan yang perlu lebih dahulu diketahui oleh para pembaca yang terhormat. 

Di dalam buku yang diberi judul 'Jejak Langkah Pak Harto 1 Oktober 1965 - 27 Maret 1968" oleh Team Dokumentasi Presiden RI, dengan editor: G. Dwipayana, Nazaruddin Sjamsuddin, dan penerbit PT Citra Lamtoro Gung Persada, 1991, diuraikan sbb: 

"Senin, 10 Januari. Pagi ini KAMI mengadakan rapat umum di halaman FK-UI, yang juga dihadiri oleh Komandan RPKAD, Kolonel Sarwo Edhie dan beberapa stafnya. Pada rapat umum ini untuk pertama kalinya telah diperkenalkan'Tritura' atau TigaTuntutan Rakyat. Ketiga Tuntutan Rakyat itu adalah: 1) Bubarkan PKI; 2) Bersihkan Kabinet dari unsur-unsur G30S/PKI; dan 3). Turunkan harga. Selesai rapat umum, para mahasiswa dengan jaket kuningnya bergerak menuju Departemen PTIP, dan kemudian ke Sekretariat Negara untuk menyampaikan pernyataan mereka. Sepanjang perjalanan antara kedua tempat tersebut mereka meneriakkan slo- gan-slogan seperti 'Turunkan harga beras!', 'Turunkan harga bensin!', 'Singkirkan menteri goblok!', dan lain-lain." 

Lalu, di sini saya mau bertanya kepadaTeam Dokumentasi Presiden RI tersebut:"Mengapa kok hanya dibilang para mahasiswa dengan jaket kuningnya bergerak menuju Departemen PTIP, dan kemudian ke Sekretariat Negara, tapi tidak mau mengatakan bahwa sebelum ke Sekretariat Negara mereka berbelok dulu, berdemonstrasi ke Deparlu, memberantaki segala meja dan lemari-lemari serta segala surat-surat penting dan kertas-kertas kantor Deparlu itu sehingga bertebaran di jalanan memenuhi Lapangan Pejambon, sebelum sampai bergerak ke Sekretariat Negara? Malu? Karena biasanya mahasiswa itu orang yang terpelajar? Malu? Apa karena buku itu mencatat 'Jejak Langkah Pak Harto dari 1 Otober 1965 - 27 Maret 1968"?

Sekarang saya kembali pada pembicaraan subjudul tersebut di atas. Setibanya di Jakarta kembali dari Tokyo, esok harinya saya langsung pergi ke Istana Merdeka. Hari itu tanggal l0 Januari 1966. Saya lihat Presiden Sukarno dengan para Deputies: Subandrio, Leimena, Chaerul Saleh, memberi isyarat kepada saya. Di situ ada juga Duta Besar Pakistan dan Duta Besar Filipina. Chaerul Saleh yang selalu atent pada saya, langsung berteriak:
"Fi, ayo ikut".
"Mobil mana?" tanyaku.
"Mobil mana saja", jawabuya.
"Ah", senang hatiku punya kawan seperti Chaerul Saleh.

Teringatlah saya, kalau tidak lantaran saudara Sidik Kertapati bertemu dengan saya, yang mengingatkan, kalau saya masih sayang sama Chaerul Saleh, jangan biarkan sampai malam ini di Penjara Gang Tengah itu, sebab kabarnya dia akan di"bon" oleh Tentara Siliwangi (Kolonel Kawilarang), dengan alasan akan dipindahkan ke Bandung, akan ditembak mati di tengah jalan. Saya lalu tidak jadi pergi ke Gang Tengah, semula mau ketemu saudara Setiati Surasto, agen distributor Mingguan Pancasila yang saya terbithan ketika masih diYogyakarta. Saya balik ke rumah, ambil mobil, terus saya larikan ke istana, bertemu dengan Presiden Presiden Sukarno, mendesak beliau agar menyelamatkan Chaerul Saleh. Itulah sebabnya mengapa Jaksa Agung Suprapto segera dipanggil mendadak ke Istana. 

Selanjutnya kemudian Chaerul Saleh dikirim ke luar negeri untuk studi di Swiss. Ajudan Mayor Prihatin terheran-heran dengan kedatangan saya, dia diperintaLkan untuk membawa Jaksa Agung Suprapto ke Istana Negara dengan segera. Pikir-pikir, untunglah ada "jembatan" seperti saya ini, yang menghubungkan Bung Karno dengan Rakyat Pejuang. Peran "jembatan" ini kupegang sejak zaman Jepang, sampai ke jaman Revolusi, terus sampai sekarang. Lebih baik jadi "kacung" Revolusi ketimbang jadi jendral petak pengkhianat, murtad kepada cita-cita bangsaku. 

Matahari di Jakarta sama panasnya dengan di Kuba.Tanpa pilih- pilih mobil mana yang akan kunaiki, saya lompat ke dalam sebuah mobil yang paling dekat. Saya tidak tabu mobil siapa, saya naiki saja. Tak disangka, mobil yang kunaiki adalah milik Duta Besar Philipina. Mobil Presiden bersama Menlu Subandrio di dalamnya, Leimena dan Chaerul Saleh, di belakangnya mobil Duta Besar Pa- kistan, dan saya dengan Duta Besar Filipina berada di paling belakang. Saya memperkenalkan diri, menyalaminya, sambil minta maaf akan kedatangan saya yang mengganggu itu. "No, no, not at all, we are in a situation of a revolution, isn't?", senyumnya simpatik. Ke mana kami semua pergi? Saya tidak diberi tahu tadi akan ke mana? 

Ternyata segera kemudian semua mobil menuju ke Pejambon, ke Gedung Departemen Luar Negeri, yang ternyata telah diserbu, diserang oleh kaum demonstran yang menuntut "Gantung Subandrio, Haji Peking!", sebagaimana nampak pada poster yang tergeletak. Tetapi yang lebih mengenaskan hati saya, masya'allah, saya lihat isi gedung Deparlu itu diberantaki semoa, meja-meja, lemari-lemari, ada yang patah-patah dilemparkan di pelataran dan di jalan. Dokumen-dokumen, kertas-kertas berserakan, bertaburan di mana-mana, sampai di seberang jalan, sampai ke pinggir kali Ciliwung itu. 

Kami semua turun dari mobil mengiringi Presiden Sukarno memasuki gedung itu. Tidak bisa lagi lincah menghindari kertas- kertas, surat-surat atau dokumen entah apa, terpaksa terinjak di bawah telapak kaki kami. Malu sekali rasanya, sebab drama itu disaksikan oleh wakil-wakil negeri sahabat, Pakistan dan Filipina dan tentu saja akan segera diketahui oleh wakil-wakil negeri lainnya. Artinya muka Kepala Negara Indonesia ditampar-tampar secara brutal mentah-mentah di muka dunia oleh pemuda-pemuda kesurupan yang tidak menyadari apa sebenarnya yang mereka lakukan itu. 

Tiba-tiba Presiden Sukarno memanggil saya, mukanya geram berkata: "Hanafi, coba lihat ini, apa ini kalau bukan perbuatan kontra- revolusioner?" 

Tentulah saya tidak bisa lain kecuali menjawab:"Ya, betul-betul kontra-revolusioner". Semua orang yang menyambut kedatangan kami, umumnya pejabat atau pegawai Deparlu, walaupun berjarak beberapa langkah, pasti melihat bagaimana wajah Presiden ketika itu, dan tentulah mendengar betul ucapan pertanyaan beliau serta jawaban penegasan saya tadi. 

Peristiwa hari itu, ternyata membawa "buntut" yang panjang, yang melilit dari kaki sampai ke leher saya.Mulai dari sinilah bisa diketahui mengapa saya secara non-konstitusional dan dengan cara memperkosa aturan dicopot dari jabatan, dan kemudian, walaupun jelas ada pihak-pihak yang membolehkan saya pulang dari tempat pembuangan di Paris, ada pula pihak-pihak yang menghambat. 

Persis di belakang saya berdiri Kapten Supardjo Rustam. Mataku melirik kepadanya, sesudah saya berkata "Ya", menyambut pertanyaan Presiden tadi. Tampak mukanya geram, mulutnya mengguman kata-kata"apa-apaan ini". Itu saya ingat sampai sekarang, tidak akan lupa.Tapi saya tidak menghiraukan itu. Memang saya tidak terlatih berjiwa "mata-mata" yang mencatat dan mencurigai segala sesuatu. Sifatku selalu terbuka dan bersangka baik hampir kepada semua orang. Saya tidak tahu apa tugasaya Supardjo Rustam di Deparlu. Dahulu, sebelum saya berangkat ke Kuba, setiap kali saya datang ke istana, saya selalu melihat ada dua orang, walaupun saya tidak tahu apa tugas resminya di sana itu. Orang itu Kapten Supardjo Rustam itu, yang kalau menegur, menyapa saya membayangkan sikap samar-samar simpatisan Partai Murba, sebab setahu saya dia berteman dekat sekali dengan Chaerul Saleh, Sukarni dan Pandu. Yang seorang lagi adalah Letnan AURI Moerdiono (sekarang Sekretaris Negara). Kata orang, masih ada tali hubungan famili dengan Bung Karno, yaitu kata Pak Hardjowardojo, walaupun saya tahu sifat Bung Karno tentang urusan famili itu "sekunder". Baginya yang terpenting kebaktian pada Negara dan Revolusi.Jelas bedanya dengan Presiden yang sekarang ini, yang nespotik. Keluarga nomor satu, negara nomor dua. Terhadap saudara Moerdiono ini saya punya "sangka-baik" saja, ketika itu dia masih mahasiswa. 

Di sini saya ingin meminjam gurau satirik dari Duta Besar Filipina tadi,"kita berada dalam suasana revolusi". Maaf, saya lupa namanya ketika menyalami saya. Dipikir-pikir lagi, memang sungguh tepat ucapannya itu.Walaupun ada saja orang-orang tidak menginsafi tipe apa dan apakah karakter "revolusi" yang sedang kita alami itu. Sejak dari masa mudaku, saya hidup dalam masa revolusi sampai ke puncaknya, Revolusi Nasional Angkatan 45 sampai meningkat lagi ke Persitiwa 65 dan dari kontra-revolusi 1966 sampai ke 1997, sampai sekarang.Yang dulu ku alami yalah revolusi dari bawah, meruntuhkan gunung kolonialisme yang menindas rakyat dan bangsa Indonesia tiga setengah abad. Tapi sejak Oktober 1965 sampai sekarang - kontra-revolusinya GESTAPU dan kita berada dalam likunya arus sejarah, yaitu: kontra-revolusi dari atas yang nilai-nilai serta cita- cita bertolak-belakang, langsung bertabrakan dengan nilai-nilai dan cita-cita Revolusi Angkatan 45 yang telah tersimpul dalam Pancasila. 

Secara politik di atas pentas sejarah kemerdekaan nasional bangsa Indonesia, telah datang kembali kolonialisme lama dengan pakaian baru, yang disebut oleh Bung Karno sebagai neo-kolonialisme, yang arti kongkritnya adalah penjajahan Indonesia oleh bangsa Indonesia sendiri. Sebab kolonialisme tidak mengenal kebangsaan! Itulah feno- mena yang paling hakiki dari naiknya Soeharto di balik kata "pem- bangunan" yang gemerlapan selama 30 tahun itu. Tidak usahlah saya mencupliki lagi satu per satu bulu-bulu raksasanya "moneter" pembangunan itu yang laksana Raksasa-Dasamuka kelaparan meng- hentak-hentakkan kakinya dan mengkibas-kibaskan tangannya di seluruh aspek kehidupan dan kekayaan tanah air Indonesia. Semna struktur kepribadian nasional yang punya kesaktian hidup tak akan mati, tak akan hancur-lebur selama ada bangsa Indonesia di dunia ini. 

Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, itu adalah hasil puncak yang terpuncak daripada jeritan manusia selama berabad- abad dalam mencari keadilan dan kemakmuran hidup berperi- kemanusian di dunia kita ini. Sejak dari Tiongkok, Mesir dan Babylonia, 50 abad sebelumJesus Christus (B.C.), sampai ke zaman Yunani (Griek) di abad ke 8 (B.C.), di mana lahir Republik yang pertama-tama di dunia dengan pujangga-pujangganya seperti Herodotus dan Thucydides, Socrates, Plato dan Aristoteles, sampai ke Roma pada zaman Agustinus yang melahirkan corpus juris civilis (lembaga hukum civil) 527-565 B.C., hal mana adalah sumbangan yang terpenting dari zaman Romawi Raya itu. Kemudian langkah sejarah berderap terus sampai ke zaman Magna Carta yang menentang despotisme Inggris di mana King John (1275) yang mencantumkan "no freeman might be arrested, imprisoned or punished in any way, except after a trial by his equals and in accordance with the Law of the Land" (Tidak boleh ada orang (rakyat) bebas dipenjarakan atau dihukum dalam keadaan bagaimanapun juga, kecuali sesudah melalui Pengadilan yang dilakukan oleh orang-orang setingkat dengannya dan sesuai dengan Perundang-undangan Negeri). Sejarah kemudian menggenggam terus di tangannya Magna Carta itu sampai ke dalam Parlemen yang pertama di dunia, di zamannya Dinasti Tudor, sekalipun namannya Absolutisme (1603 - 1714). Parlemen Inggris dengan Magna Carta itu kemudian menjadi lebih maju lagi di zamannya Revolusi Besar King Charles II (1660 - 1685), di mana "rakyat Inggris menghendaki tetap adanya Raja, tetapi menghendaki Rajanya itu memerintah di bawah advisnya Parlemen", lahirlah Habeas Corpus pada tahun 1679. Para ahli hukam kita tentulah tidak bisa mengesampingkan makna Magna Carta dan Habeas Cor- pus Act itu, yang intisarinya juga tertuang di dalam UUD '45 kita. Sebelumnya Pembukaan Declaration of Independence Amerika 4 Juli 1776 menyatakan bahwa gabungan koloni-koloni berhak bebas dan menjadi negara berdaulat. Jiwa Magna Carta dan Habeas Corpus Act itu kemudian tertampung pula di dalam Parole-nya Revolusi Prancis: Liberté, Egalité, Fraternité. Sejarah maju terus, tetapi di Indonesia dibikin munduuuur! 

Tuan-tuan ahli hukum di Indonesia, mengapakah semua orang, semua elemen yang tersangkut langsung atau tidak langsung dengan Peristiwa G30S (GESTAPU/PKI) tidak diusut dan dibawa ke Sidang Pengadilan, hanya Presiden Sukarno saja yang dicecer, sedangkan LetnanJendral Soeharto yang tersangkut langsung dan tidak langsung tidak diutik-utik. Dan satu juta jiwa rakyat yang tidak bersalah dijadikan korban pembantaian tanpa diusut dan dibawa ke Pengadilan? Siapa sutradara siapa aktor peran utamanya yang pertama- tama dari drama holocaust itu? Akh, wahai, alma mater.... Itukah nasibmu di Indonesia? Saya khawatir harimaunya arwah Montesqieu denganTrias Politicanya akan mengerekah kepala-kepala ahli hukum kita di Indonesia. Mudah-mudahan tidak, Insya Allah. 

Sebab, ilmu dasar negara sojak zaman Renaissance (abad XIV) mengajarkan: Politik adalah Panglima. Mulai dari zaman Renais- sance feodalisme diruntuhkan, kepalanya Demokrasi mulai muncul, lahir dari dalam perut gendut penindasan feodalisme, dan bayi Demokrasi itu dibuai-buai dan disayang-ditimang oleh rakyat-rakyat yang tertindas di bawah kaum feodal: Milan, Pisa, Genoa, Florence, Venesia dan lain-lain bergerak memberontak mencampakkan penindasan feodalisme yang bertengger di atas bahunya. Ya, itulah yang menandai kelahirannya kembali Demokrasi, seperti pertam kali ia pernah mahir di zaman Yunani Kuno. 

Tetapi, di Indonesia, tanahairku, sejak 1965 panglima-panglimalah, dalam kenyataan dan secara harfiah menguasai politik, bukan lagi kaum ilmuwan dan kaum pergerakan. Kalau kaum militer yang berkuasa, senjatanya bukan lagi logika dan dialog, tapi bedil dan bayonet. Lembaga-lembaga kenegaraan dari suatu Republik, lembaga-lembaga eksekutif, legistatif, yudikatif ditundukkan kepada bedil dan bayonet. Itulah dia pemerintahan "Republik" Indonesia sejak tahun 1965 sampai sekarang. Kepada kawan-kawanku pejuang Angkatan 45 yang telah memberikan pengorbanan penuh pada Republik Proklamasi 17-8-45 dan Angkatan Muda penerusnya (bukan apa yang disebut "Angkatan 66" yang telah kesasar, sesat di jalan itu!), baiklah merenungkan kembali semuanya itu. 

Peristiwa disebut dan dikacau-balaukannya seluruh isi Deparlu (Kementerian Luar Negeri) yang diceritakan di atas tadi, yang dikatakan oleh Bung Karno sebagai suatu perbuatan "kontra- revolusioner", merupakan "tembakan salvo" bagi demonstrasi- demonstrasi brutal yang menyusul beberapa hari kemudian oleh organisasi pemuda KAMI dan KAPPI. 

"Sialan banget" saya, sebab yang membentuk KAMI/KAPPI itu adalah Brigjen Dr. Sjarif Thayeb, Menteri PTIP yang saya kenal baik sejak di sekitar hari-hari Proklamasi 17 Agustus 1945. Saya turut mengusulkan dia menjadi anggota KNIP bersama Adam Malik, dan isteri saya Sukendah, bekas Ketua Lembaga PUTRI, sebagai wakil-wakil dari Pemuda Menteng 31. Ketika itu dia belum menjadi dokter, masih mahasiswa di Ika Daigaku (sekarang kedokteran U.l.). Saya mengusulkan Sjarif Thayeb, karena saya merasa berhutang- budi pada ayahnya, Bapak Tengku Thayeb (Kepala Penjara Bukit Duri) yang membantu kami keluar dari penjara tersebut. Hal ini saya uraikan dalam buku "Menteng 31: Membangun Jembatan Dua Angkatan". 

Saya lanjutkan sedikit cerita "kesialan" saya tadi. Ketika saya akan kembali ke Kuba pada akhir bulan Januari 1966, saya singgah di rumah Dr. Sjarif Thayeb guna berpamitan dan mau menanyakan kalau-kalau ada sesuatu yang bisa saya bawakan untuk abangnya, Mr. Ismail Thayeb, Duta Besar di Mexico. Apalagi mengingat Sjarif itu dokter keluarga saya. Tapi Sjarif tidak berani keluar menerima saya. Sesudah agak lama saya menunggu, isterinyalah yang datang menjumpai saya, sambil minta maaf, mengatakan bahwa suaminya masih tidur, sebab tadi malam sampai laat, di rumah itu ramai sekali dengan pemuda-pemuda, membentuk organisasi KAMI dan KAPPI. Jadi setahu saya, organisasi KAMI dan KAPPI resminya baru dibentuk di bulan Januari 1966, sedangkan demonstrasi-demonstrasi yang berlangsung setelah terjadinya demonstrasi ke Kementerian Luar Negeri itu baru di atas-namakan pemuda-pemuda dan mahasiswa saja. Demikian, kalau saya tidak salah. 

Di dalam buku "Bayang-bayang PKI" yang disusun secara baik dan rinci oleh Goenawan Mohamad dkk (1995), disebutkan bahwa KAMI dibentuk akhir Oktober 1965. Mungkin juga itulah yang betul. Tapi ketika itu saya belum datang dari Kuba. 

Dr. Sjarif Thayeb dan Kemal Idris memang bersahabat, keduanya saya kenal. Mereka sama-sama TNI dari Divisi Siliwangi. Kemal Idris memang boleh dikata beroepsmiliter, seorang tentara profesional. Dia berasal dari PETA. Sedangkan Dokter Sjarif Thayeb seorang dokter Tentara, di samping itu buka praktek partikelir di Jalan Kwitang, sesudah saya kembali dari Yogya. Andaikata saya seorang Panglima, tanpa ragu-ragu saya anggap patut Kemal ini diangkat menjadi Kepala Staf karena rasa disiplinnya kuat, bukan saja pada anak-buahnya, juga terhadap dirinya sendiri. Dan dia memiliki watak pemberani. Saya kenal saudara Kemal Idris ketika saya dan Pak Haji Agus Salim bekerja sebagai Penasihat di kantor Gunseikanbu Shidobu, di Jalan Budi Kemuliaan. Di situ bekerja juga para Shodanco Zulkifli Lubis, Kemal Idris, Daantje Mogot, dan Otto Djajasuntara. Tapi ketika itu (sebelum Proklamasi) sudah tampak sifat dan watak militernya memang, dari Kemal Idris dan Daantje Mogot. Mogot korban pertempuran pertama, betul-betul bertempur waktu melucuti Jepang di Tangerang, di sekitar hari-hari sesudah Proklamasi Kemerdekaan. Pada Hari Proklamasi 17 Agustus 1945, saya teringat kepada Kemal Idris, saya lari ke kantornya dan menyerahkan padanya satu lembar stensilan Proklamasi kepadanya untuk memberitahukan bahwa kita sudah Merdeka. Kertas itu diterima dengan terkejut. "Ah, ini mesti dilaporkan pada Chudancho", katanya bergegas masuk ke dalam. Tentu saja saya segera "hengkang" dari tempat itu. Kalau itu bukan tandanya kuat berdisiplin pada bossnya, apalagi itu namanya. Padahal situasi sudah berganti rupa. 

Sesudah itu saya tidak bertemu lagi dengan Sjarif Thayeb dan Kemal Idris. Baru ketika terjadi apa yang disebut"percobaan kudeta Nasution pada tanggal 17 Oktober 1952" saya lihat dan saya bertemu dengan mereka berdua itu di Istana Merdeka. Langsung saya menanyakan pada Sjarif: "Sjarif; ini apa-apaan ini?" 

Dia nyengir-nyengir tertawa: "Mau menegakkan demokrasi, bung". 

Tukasku:"Apa itu tank-tank dengan mulut meriam mengarah ke istana itu maunya demokrasi?". 

Tetapi untuk tahu hal yang sebenarnya bacalah buku Manai Sophian. Setahu saya, Sjarif Thayeb dan Kemal Idris pada dasarnya tidak anti-Sukarno, tapi anti PKI memang. Abang Sjarif, komunis, sejak dari zaman CPN di negeri Belanda, Ir. Tahir Thayeb. Lainnya tidak. Saya kenal semua, sampai ke adiknya Muchtar Thayeb. Sekarang, sesudah meledaknya pemberontakan GESTAPU, mereka berdua (Sjarif Thayeb dan Kemal Idris) itu muncul lagi untuk bekerjasama.Yang satu dulu sebagai Mayor, sekarang sebagai Brigjen, yang satu lagi mengendalikan pemuda dan mahasiswa sebagai tombak perjuangan. Satu mengendalikan RPKAD sebagai stoot-troop perjuangan Orde Baru yang ternyata sekarang melemparkan Demokrasi ke tanah mencium debu, walaupun di make-up dengan nama Demokrasi Pancasila, yang lebih koprot (rotte kop!) dari Demokrasi Terpimpin yang diejeknya dahulu itu. 

Tetapi kalau kita singgung istilah politik Demokrasi itu, maka hukum dialektika berlaku terhadapnya. Demokrasi dari siapa dan untuk siapa? "Demokrasi Terpimpin" adalah demokrasi dari Bung Karno, Pemimpin Besar Revolusi untuk cita-cita Revolusi Agustus 1945. Sedangkan"Demokrasi Pancasila" adalah demokrasi untuk menjamin investasi- kapital asing demi kelangsungan metode pembangunan ..à la Orde Baru, yang punya dampak membuat semua jadi serba semu pura-pura. Kenakanlah pada UUD'45, pada Pancasila, pada DPR, pada MPR dan pada apalagi dan pada apa saja. Ketika saudara Hasjim Ning (sekarang almarhum) menjumpai saya di Paris dengan seakan-akan minta maaf, menumpahkan segala penyesalan dan kekecewaannya karena atas desakanJendral Soeharto, telah ambil bagian dalam menjatuhkan Bung Karno, ia berkata: "Ya, Bung Hanafi, sekarang jadinya sudah begini, seperti ORFAL yang mengongkosi perjalanan saya ini, semuanya semu, kelir Orfal, pura- pura hitam bukan hitam, pura-pura putih bukan putih. Fiat dan General Motor, hasil ambil-alih kita dulu, nasionalisasi kita dulu, bukan punya saya lagi, semuanya jatuh ke Cina." 

Kasihan Hasyim Ning itu, semoga arwahnya diterima baik oleh Tuhan. Hasyim Ning dan Dasaad, pengusaha nasional kita, apalagi Dasaad, memang pengusaha yang ulet. Ditemani oleh Dasaad itulah, Hasjim Ning menghadap kepada Bung Karno beberapa jam sebelum kedatangan tiga Brigjen:Amir Mahmud, Jusuf dan Basuki Rachmat. Mereka datang untuk mendesak Bung Karno agar memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada Jendral Soeharto. Hasjim Ning dan Dasaad telah "dibujuk-bujuk" oleh Brigjen Alamsjah Ratu Prawira Negara, asal sedaerah dengan saya, Sumatra Selatan Jemo Baturaje) supaya pergi ke Bogor ngelesin Bung Karno supaya menyerahkan kekuasaan yang lebih besar kepada Letnan Jendral Soeharto. Alamsjah ketika itu menjaba tAsisten Keuangan Angkatan Darat, sejak semula sudah anti-Sukarno karena terbawa arus Dewan Garuda sampai terbawa-bawa ke PRRI/Permesta. Ketika pada tabun 1957, saya menjadi Menteri Kabinet Karya Djuanda, Kang Djuanda sebagai Perdana Menteri, menyarankan agar saya pergi ke Palembang guna memperingatkan Kolonel Barlian (masih kemenakan saya, karena kawin dengan kemenakan saya puteri Demang Bachsir dari Manna - Bengkulu) supaya jangan terpancing ikut-ikutan Dewan Banteng di Sumatra Barat yang mau menentang Pemerintah Pusat. 

Saya peringatkan:"Jangan terpancing oleh siasat Kolonel Zulkifli Lubis itu. Zulkifli Lubis itu orang berdosa, dulu dia kami tangkap, sekap di Menteng 31 karena dia menjadi anggota Kipas Hitam (intel Jepang). Untuk menyelamatkannya saya serahkan pada Bung Karno di PengangsaanTimur 56, dan oleh Bung Karno diserahlc~n kepada Amir Sjarifudin, Menteri Penerangan yang menyelamatkannya pula dengan mengirimkarmya keYogya untuk mendirikan P.M.C. (Polisi Militer Chusus). Kok sekarang dia menentang Bung Karno, ini 'kan berdosa namanya! Dan Pemerintah Pusat pasti akan meng- hancurkan setiap gerakan separatis, walaupun menggunakan nama segala macam binatang!" Saya nasihati demikian juga saudara saya Major Marzaki, yang menjadi Komandan CPM. 

Uraian di atas adalah percakapan saya dengan saudara Hasjim Ning tatkala dia datang mengunjungi saya ke Paris. Sebenarnya kedatangan Hasjim Ning itu menyatakan penyesalannya yang tak terhingga kepada saya atas perbuatannya pergi ke Bogor membujuk- bujuk Bung Karno itu. Dia teman saya, saya tahu, ketika Bung Karno di Bengkulu, saya kenal dengan ayahaya, Pak Ning, yang datang ke rumah Bung Karno menghadiahkan sebuah sepeda Fongers kepada Bung Karno. Kemudian Hasjim Ning diam-diam mengeluarkan dua check blok yang masing-masing berisi 10 lembar, sesudah ditekennya, dia menyuruh saya meneken pula. 

"Apa ini, dan untuk apa ini?" tanyaku.

"Teken saja. Masa' sudah lupa meneken check?" Seluruhnya 10.000 US dollar. 

"Ini untuk bikin selamatan mendoakan pemimpin kita Bung Karno", kata Hasjim. Itulah pertemnan saya dengan Hasjim Ning selama saya dalam pembuangan di Paris yang pertama kali, tapi juga yang terakhir. Dia meninggal lebih dulu. Inna lillahi wa Inna Ilaihi Roji'un! 

Dibanding dengan Sjarif Thayeb dan Kemal Idris, lain lagi Kapten Murtono, yang di awal Orde Baru menjabat Ketua DPR. Hebat! Kapten, asal PESINDO Madinn ini, turut duduk bersama kami dalam Dewan Harian Angkatan 45, mewakiliJendral A.H. Nasution. Sekali kami mengadakan rapat Dewan Harian Angkatan 45 di rumah saya, Jalan Madura No. 5, dalam rangka mempersiapkan Musyawarah Besar Angkatan 45 (Mubes ke-II), 19 Desember 1953. Hadir di antara lainnya Chaerul Saleh, A.M. Hanafi, Harjoto Judoatmodjo, Bambang Suprapto, Sudisman, Pandu Kartawiguna, Moh. Imamsjafi'ie (Bang Piti) dan Amir Murtono. Dia datang lebih dulu dari saya. Dalam omong-omong dengan saya, tiba-tiba nyeletuk: "Jangan Bung kira tidak ada orang lain bisa jadi Presiden". Sekarang saya~terpikir kembali, mestinya saya tanggapi baik-baik ucapan yang loncat dari mulutnya itu, tetapi ketika itu saya terlalu yakin tidak mungkin ada orang yang bisa menggantikan Bung Karno dengan segala kwalitasnya sebagai Pemimpin Besar Revolusi. Ucapan tadi saya anggap angin lalu saja, atau sinting. 

Ternyata dia itu adalah salah satu "kapal selam" di bawah lautan era Sukarno. Itulah bedanya dengan Sjarif Thayeb dan Kemal Idris, yang kupandang dalam perumpamaan sebagai kapal penjelajah yang penting, hebat, membukakan pintu gerbang bagi Orde Baru. 

Sebenarnya nama "Orde Baru" itu tidak orisinil Indonesia, tapi jiplakan dari "O Estado Novo" dari Getulio Vargas, Presiden/Diktator fasis Brazilia, yang dengan licik dan licin telah menegakkan Orde Baru pada tahun 1937. Dia membubarkan Partai Fasis Brazilia, tapi mengangkat dirinya sendiri menjadi Presiden yang fasistis, Presiden yang tidak mau terikat oleh partai politik. Carilah sendiri di mana persamaannya dalam segala metode dan taktiknya pada Presiden Soeharto dengan Orde Baru Indonesia. 

Saya mau tutup bagian ini dengan pernyataan bahwa saya tidak punya rasa dendam pada mereka itu, karena dipimpin oleh kesadaran bahwa di dalam perjalanan hidupnya, manusia bisa kadang-kadang tersesat di jalan tanpa diinsafinya, sebagai akibat bertabrakannya secara immanent dua pola pandangan hidup yang antagonis antara kerakyatan dan non-kerakyatan di ladang kerezekian hidup masyarakat.